Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyoal penentuan desil masyarakat yang menjadi acuan dalam pemberian berbagai bantuan pemerintah. Menurut dia, ketepatan data desil bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Kenapa? Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” kata Giri, Kamis (27/8/2026).
Advertisement
Giri menegaskan, kebijakan terkait menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, dia meminta pemerintah membuka secara transparan kriteria dan variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap warga.
"Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami mengapa mereka ditempatkan pada desil tertentu sekaligus mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan," tegas dia.
“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan. Yang berhak malah tidak masuk dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat,” imbuhnya.
Libatkan Pemda
Giri mencontohkan, ada kemungkinan warga dengan kondisi ekonomi lemah justru tercatat dalam desil tinggi sehingga kehilangan hak mendapatkan bantuan. Salah satunya, kasus seperti penarik becak yang masuk desil 10 menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi dan pengecekan ulang terhadap data masyarakat.
"Untuk itu, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah secara aktif, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan," saran dia.
Giri meyakini, pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan data yang digunakan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, data yang menjadi dasar penentuan desil juga harus bersifat responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
"Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan data yang tepat, menentukan desil dengan tepat, sehingga masyarakat yang berhak, rakyat yang berhak, benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah,” Giri menutup.