Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memimpin koordinasi layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa tersebut turut berdampak pada layanan administrasi kependudukan. Sejumlah dokumen warga hilang atau rusak, sementara akses menuju kantor pelayanan ikut terganggu karena warga mengungsi dan sejumlah fasilitas terdampak.
Advertisement
Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri pun mengerahkan tim pelayanan secara langsung ke wilayah terdampak. Selain personel, tim membawa perangkat pelayanan dan bahan habis pakai untuk mencetak dokumen kependudukan di lokasi.
Selama empat hari, 24-27 Agustus 2026, sebanyak enam tim diterjunkan ke tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Langkah tersebut dilakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan serta mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa.
"Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya," kata Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (24/8/2026) pagi.
Di Nagekeo, salah satu wilayah yang berada dekat pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.
Pada Selasa (25/8), tim dijadwalkan bergerak sejak pagi menuju sejumlah titik pelayanan. Sebagian personel dari Nagekeo juga bergerak ke Riung, Ngada, untuk melayani warga terdampak.
Kehadiran petugas di lokasi pengungsian dinilai penting karena warga tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan.
Sebagian masih berada di tenda pengungsian, sementara lainnya menghadapi kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Enam Tim Menjangkau Tujuh Kabupaten
Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el untuk mendukung pelayanan jemput bola.
Selain layanan langsung, pemerintah daerah setempat mendapat dukungan berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai. Tim yang dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum membawa perangkat pelayanan KTP-el untuk mendukung layanan di Ruteng dan wilayah terdampak lainnya.
Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diberikan kepada pemerintah daerah agar layanan tetap berjalan setelah tim pusat meninggalkan lokasi.
Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah tersebut termasuk yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara.
Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan bahan dan peralatan pendukung kepada pemerintah daerah.
Dukcapil daerah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan layanan. Tim pusat membantu memperkuat kapasitas yang telah dimiliki daerah sekaligus mempercepat penanganan kebutuhan administrasi warga terdampak.
Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar.
Kedua wilayah tersebut mendapat dukungan dua set perangkat rekam dan cetak KTP-el. Selain itu, pemerintah daerah menerima empat outer blangko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, dan satu printer inkjet.
Masing-masing kabupaten mendapatkan dukungan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan.
Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran pemerintah daerah. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran.
Koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan agar layanan administrasi kependudukan dapat terintegrasi dengan posko penanganan bencana dan perangkat Dukcapil setempat.
Ende dan Sikka Turut Diperkuat
Pelayanan jemput bola kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari.
Selain perangkat rekam dan cetak KTP-el, pemerintah daerah mendapat dukungan bahan pelayanan berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Sementara di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.
Tim menyiapkan perangkat rekam dan cetak KTP-el untuk melayani warga terdampak. Bahan pelayanan dengan jumlah yang sama juga diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dengan pola tersebut, dukungan Ditjen Dukcapil tidak hanya berupa pelayanan langsung kepada warga, tetapi juga penguatan kapasitas daerah agar layanan dapat terus berjalan setelah tim pusat kembali.
Pastikan Identitas Warga Tetap Terlayani
Gempa yang mengguncang Flores berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan warga ke lokasi pengungsian.
Manggarai menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbesar, sedangkan Nagekeo merupakan wilayah yang berada di sekitar pusat gempa.
Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga terdampak dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang berbeda.
Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, layanan administrasi kependudukan tetap menjadi bagian penting dalam pemulihan.
Kehilangan dokumen kependudukan tidak hanya berarti kehilangan kartu identitas, tetapi juga dapat menghambat akses warga terhadap berbagai layanan publik dan hak administratif.
Karena itu, Ditjen Dukcapil memilih mendatangi warga di lokasi terdampak daripada menunggu mereka datang ke kantor pelayanan.
"Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan," ujar Teguh.
Ia menegaskan jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat yang dibawa ke lapangan juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melanjutkan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pemulihan pascabencana, kata dia, tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan, tetapi juga dokumen dan identitas warga.
Dengan identitas kependudukan yang valid, warga dapat kembali mengakses berbagai layanan dan haknya sebagai warga negara.