Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menegaskan pemberian bantuan kepada korban bencana gempa NTT tidak boleh mengabaikan hak dasar. Oleh karena itu, Kementerian HAM dan Komnas HAM diminta turut memantau proses penanganan bencana agar terhindar dari pelanggaran HAM.
“Pelanggaran HAM bisa saja terjadi saat penanganan bencana alam. Keterlambatan bantuan yang menyebabkan korban sakit atau meninggal di posko pengungsian serta diskriminasi bantuan yang membeda-bedakan korban berdasarkan kelompok tertentu adalah pelanggaran HAM," ujar Andreas, Jumat (21/8).
Advertisement
"Apalagi saat ini di beberapa kabupaten di Flores sedang bergulir proses pemilihan kepala desa; hal ini rentan terjadi diskriminasi bantuan bagi korban bila tidak diawasi dengan baik."
Politikus PDI Perjuangan dari Dapil NTT I ini juga menyoroti proses distribusi bantuan logistik bagi korban yang terbagi dalam dua kategori pengungsi, yaitu pengungsi mandiri dan pengungsi terpusat.
“Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan bantuan bagi korban, baik pada posko pengungsian terpusat maupun yang mandiri. Pendataan korban berdasarkan kelompok rentan perlu memperhatikan kelompok lansia, anak-anak dan balita, ibu hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan evakuasi khusus,” tegas Andreas.
Sebagai penutup, Andreas turut menyatakan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga besarnya di Flores, yang juga merupakan warga di daerah pemilihannya.
“Saya menyampaikan turut berduka bagi para korban gempa di Flores, yang adalah warga Dapil saya, semoga kita semua saling menguatkan dalam situasi bencana ini dan optimis untuk melewati masa sulit ini dengan semangat hidup baru,” Andreas menutup.
PDIP Kirim Kapal RS Apung ke Lokasi Gempa NTT
DPP PDIP melepas Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati menuju lokasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapal tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan PT Lingga Perdana, Kota Cilegon, Banten, Kamis (20/8/2026) malam.
Pelepasan kapal dipimpin Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Kapal ini dikirim untuk memperkuat tim Baguna dan relawan kesehatan PDIP yang telah bersiaga di Flores dan sekitarnya pascagempa bermagnitudo 7,7.
"Jadi, sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya," kata Hasto.
Dia menyebut sejumlah tokoh dan pengurus DPP PDIP telah berada di Flores untuk membantu penanganan bencana, di antaranya Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan Sri Rahayu.
Menurut Hasto, aksi kemanusiaan tersebut dilakukan dengan semangat gotong royong tanpa memandang latar belakang politik maupun SARA.
"Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi tim Baguna dan relawan kesehatan serta membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial. Karena sebagai warga bangsa, nilai-nilai kemanusiaan itulah yang seharusnya membangun solidaritas kita untuk bergotong royong membantu siapa pun yang menderita akibat bencana," jelas dia.
Terkait logistik kemanusiaan, Hasto mengatakan Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati membawa berbagai kebutuhan medis, obat-obatan, serta perlengkapan khusus untuk membantu kelompok rentan yang terdampak bencana.
"Ada beberapa obat-obatan, dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini terlewatkan. Karena itulah, kapal ini melengkapi bantuan yang sudah dikirim oleh PDI Perjuangan," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi mengaku bersyukur Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati dapat kembali beroperasi untuk misi kemanusiaan setelah sebelumnya menyelesaikan pelayanan di Banten.
"Sekarang masa tugas Rumah Sakit Malahayati sudah selesai di Provinsi Banten. Maka untuk itu, kami serahkan kembali kepada DPP Partai Rumah Sakit Apung Malahayati ini untuk ditugaskan ke daerah lain," kata dia.