Pemerintah Benahi Data MBG, Satu Orang Tak Boleh Terdata Ganda

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya data ganda dan ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dengan kondisi pelayanan faktual dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat pemutakhiran dan integrasi data penerima MBG bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara akurat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan integrasi data kependudukan dengan Dukcapil diperlukan untuk menerapkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah terjadinya data ganda.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual.

Karena itu, pencocokan data dinilai penting agar pelaksanaan dan perluasan MBG didasarkan pada kondisi penerima yang sebenarnya di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Tak Hanya Menghitung Jumlah Penerima

Penguatan basis data juga diarahkan untuk mengukur manfaat MBG secara lebih terukur.

Pemerintah membuka peluang integrasi data MBG dengan sektor kesehatan untuk memantau perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari berapa banyak makanan yang telah dibagikan, tetapi juga dari manfaat gizi yang diterima anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, menurutnya, keberlanjutan program harus dibarengi pembenahan tata kelola, sumber daya manusia (SDM), pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurut Irma, evaluasi diperlukan agar makanan yang disediakan tidak terbuang dan anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.