Liputan6.com, Jakarta - Dalam Sidang Tahunan MPR 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan agar pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus memperkuat penerimaan negara. Di forum yang sama, ia meminta penyelesaian konflik Timur Tengah ditempuh melalui diplomasi.
Muzani menjelaskan pengelolaan sumber daya harus berpijak pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Advertisement
Ia juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan dengan menempatkan kelestarian ekologi sebagai pertimbangan.
SDA Berkeadilan Sesuai Pasal 33
Menegaskan landasan konstitusional, Muzani mengutip bunyi Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam.
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Muzani.
Ia menegaskan pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Muzani juga menyoroti kebijakan pemerintah mengenai tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing atau praktik curang yang dilakukan di bawah tangan," ujarnya.
Menurutnya, tata kelola tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Seruan Hentikan Perang Timur Tengah
Di bagian lain pidatonya, MPR menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan menekankan jalur diplomasi.
"“Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara," kata Muzani saat berpidato.
Muzani menegaskan kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara harus dihormati. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang merasa berhak menentukan nasib bangsa lain.
Ia meminta diplomasi dikedepankan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan.
"Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan," ujarnya.
Muzani mengatakan perdamaian membutuhkan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan.
"Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai," tegasnya.
Dalam pidatonya, ia juga menyinggung sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia, menurutnya, harus bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional dan tidak memihak salah satu blok.