Liputan6.com, Jakarta - Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) mengungkap temuan dokumen penting terkait sejarah perumusan dasar negara.
Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat mengatakan dokumen negara jilid kedua yang memuat draf autentik pembahasan BPUPK dan PPKI telah ditemukan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Advertisement
Dokumen tersebut memuat halaman pertama dan halaman terakhir dari naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Sebelumnya, dua halaman itu dinyatakan hilang atau belum ditemukan.
Menurut Arief, temuan tersebut memperkuat bukti sejarah bahwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menjawab pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
"Syukur alhamdulillah pada detik-detik terakhir, akhirnya dokumen halaman pertama dan halaman 29 ditemukan, sehingga menambah keyakinan kita bersama yang tergabung dalam murid ideologi Bung Karno," kata Arief dalam pertemuan di kantor DPP PA GMNI, Jakarta.
"Pidato Bung Karno 1 Juni-lah yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPK mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga saling carut-marut mengenai sebenarnya lahirnya Pancasila kapan itu pun sudah terjawab, dan tidak ada keraguan bahwa disetujui bersama dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila," urai Guru Besar Ilmu Hukum tersebut.
Soroti Arah Demokrasi Indonesia
Selain membahas temuan dokumen sejarah tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, menyampaikan refleksi dan otokritik kebangsaan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Hal itu disampaikan dalam acara bertajuk "Pernyataan Kebangsaan Indonesia Ambeg Paramarta" yang digelar di kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Arief mengajak seluruh elemen bangsa melakukan refleksi terhadap perjalanan Indonesia yang dinilai masih mengalami pasang surut dan belum sepenuhnya mencapai cita-cita para pendiri bangsa.
Dia mengatakan pemilihan kantor DPP PA GMNI sebagai lokasi acara, bukan hotel mewah, merupakan bentuk keprihatinan sekaligus empati terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.
Arief menilai, 81 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin belum sepenuhnya tercapai.
Menurut dia, salah satu persoalan dalam praktik bernegara saat ini adalah reduksi makna demokrasi. Indonesia dinilai terlalu berfokus pada demokrasi politik atau demokrasi elektoral lima tahunan, sementara demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 kurang mendapat perhatian.
Arief juga mengkritik kecenderungan Indonesia meniru sistem negara-negara Barat yang menurutnya menganut paham kapitalis, liberalis, dan individualis.
"Padahal the founding fathers memilihkan tidak sekadar demokrasi politik, melainkan diamanatkan juga adanya demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45. Kita meniru negara-negara yang menganut individualis, liberalis, kapitalis, yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme, sehingga menjauh dari cita-cita demokrasi ekonomi. Apalagi demokrasi politik, demokrasi ekonomi yang berketuhanan dan berkebudayaan, itu sangat menjauh," jelasnya.
Pelajaran Skandinavia
Arief bercerita saat diutus menghadiri Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid, Spanyol. Di sana, ia berdiskusi hangat dengan para presiden dan hakim konstitusi dari negara-negara Skandinavia yang mayoritas penduduknya berkarakter ateis atau tidak mempercayai agama.
Arief mengaku terpukul ketika mendapati realitas bahwa negara-negara Skandinavia tersebut mampu menghadirkan kehidupan sosial yang sangat tenteram, makmur, nihil pelanggaran hukum, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Bahkan, para pejabat publiknya terbiasa hidup dalam kesederhanaan dengan menggunakan sepeda atau transportasi umum saat bekerja.
"Saya tanya kenapa bisa begitu? Mereka menjawab: 'kita menyelesaikan urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia ini, karena di dunialah kita harus menyelesaikan semuanya.' Saya merasa terpukul dengan jawaban itu. Saya melihat negara Indonesia adalah negara yang sangat religius, negara yang berketuhanan, tapi kehidupannya kok malah semacam ini," ungkap Arief secara terbuka.
Melalui pernyataan sikap kebangsaan "Ambeg Paramarta" yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PA GMNI, jajaran alumni gerakan mahasiswa nasionalis ini mendesak segenap penyelenggara negara untuk melakukan mawas diri dan mengembalikan kemurnian arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita suci kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Acara tersebut dihadiri secara khidmat oleh jajaran PA GMNI dan sesepuh nasionalis Theo L. Sambuaga, Prof. Ganjar Razuni, pengurus serta perwakilan awak media nasional.