Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik dan penguatan ekosistem data kependudukan nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, IKD menjadi fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur publik digital. Pemanfaatan IKD diharapkan dapat membuat layanan pemerintah lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Advertisement
“IKD adalah fondasi digital public infrastructure. Dengan IKD, layanan pemerintah bisa lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Saya berharap daerah lain menjadikan capaian ini sebagai motivasi,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menyerahkan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah yang mencatatkan capaian aktivasi IKD tertinggi.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi digital dan meningkatkan pemanfaatan IKD dalam pelayanan publik.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, aktivasi IKD bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem data kependudukan yang terintegrasi.
Menurut dia, integrasi data kependudukan dibutuhkan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan nasional.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras jajaran Dukcapil daerah. Aktivasi IKD bukan hanya target angka, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem data kependudukan yang terintegrasi untuk mendukung kebijakan nasional,” kata Teguh.
Dalam Rakornas tersebut, IKD Dukcapil Prima Award diberikan kepada 10 daerah dengan capaian aktivasi IKD tertinggi, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Madiun, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Perkuat Integritas Data Kependudukan
Selain piagam penghargaan, daerah penerima juga memperoleh perangkat VSAT Starlink sebagai dukungan terhadap penguatan infrastruktur digital dan perluasan layanan berbasis teknologi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, keberhasilan aktivasi IKD di wilayahnya merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan hingga tingkat akar rumput.
Menurut dia, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong masyarakat menggunakan IKD karena dapat mempermudah akses layanan publik sekaligus membantu mencegah penyalahgunaan data.
“Kami dorong warga beralih ke IKD karena ini memudahkan akses layanan publik dan mencegah penyalahgunaan data. IKD bukan sekadar aplikasi, tetapi jaminan keadilan sosial,” kata Eri.
Kemendagri berharap percepatan aktivasi IKD dapat memperkuat integritas data kependudukan nasional serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan terintegrasi.
Digitalisasi layanan berbasis data kependudukan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran.