Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi skema subsidi buy the service (BTS) yang diterapkan pada layanan JakLingko.
Adapun BTS ialah skema subsidi di mana pembayaran dihitung berdasarkan kilometer.
Advertisement
Menurut Hengky, mekanisme tersebut tidak bisa disamakan dengan layanan Transjakarta karena karakteristik operasional kedua layanan berbeda.
Ia mengatakan, sistem BTS yang diterapkan pada Transjakarta sudah tepat karena pengemudi tidak lagi mengejar setoran sehingga dapat lebih mengutamakan keselamatan penumpang.
“Kalau itu diberlakukan ke JakLingko, tidak masuk,” ujar Hengky dalam rapat kerja di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dia menyatakan, sistem pembayaran berdasarkan jarak tempuh membuat sebagian operator tetap menjalankan armadanya meski minim penumpang.
“Mereka tidak peduli ada penumpang tidak peduli, mereka jalan aja. Yang penting per hari 200 kilometer dan dibayar per kilometernya Rp 4.600 atau Rp 4.800 itu sudah cukup. Yang penting muter,” ungkap Hengky.
Kurang Optimal
Akibatnya, lanjut dia pelayanan JakLingko kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Bahkan, ia mengaku menerima keluhan dari warga yang kesulitan saat akan menghentikan armada JakLingko.
“Ada beberapa kali itu warga mengeluh, mereka memberhentikan JakLingko, JakLingkonya enggak peduli, jalan terus,” kata dia.
Oleh karenanya, Hengky mengusulkan agar Dishub DKI mengkaji skema subsidi lain yang lebih sesuai dengan karakter layanan JakLingko, yakni berdasarkan perhitungan biaya operasional dengan batas keuntungan yang jelas.
“Jadi untuk yang JakLingko saya berharap itu sistem subsidinya dirubah, dibedakan dengan Transjakarta,” tandasnya.