Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah menjadikan penanganan tuberkulosis (TBC) sebagai prioritas dalam perencanaan hingga penganggaran daerah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat target eliminasi TBC di Indonesia melalui penguatan program di tingkat pusat hingga daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan dalam peninjauan pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung Dharma Wanita/PKK Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7/2026).
Advertisement
Wiyagus mengatakan Kemendagri akan memastikan isu penanganan TBC masuk dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri," katanya.
Menurut Wiyagus, percepatan eliminasi TBC merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita keempat yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Dia menilai penanganan TBC harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
"Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan," tuturnya.
Perlunya Data Akurat
Selain perencanaan program, Wiyagus menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat untuk mendukung upaya eliminasi TBC. Menurut dia, data yang lengkap akan membantu pemerintah mempercepat penyaluran obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM," tambahnya.
Lebih lanjut, Wiyagus memastikan Kemendagri mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menangani TBC. Dia menyebut, karena berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan penanggulangan penyakit tersebut.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi rantai pasok logistik, termasuk ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan.
"Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih import. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Direktur Utama RSUP H. Adam Malik Zainal Safri, Direktur RSUD Dr. Pirngadi Suhartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.