Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) TP PKK Tri Tito Karnavian melantik Samantha Dewi Erwan Setiawan sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Jawa Barat di Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pelantikan ini menandai dimulainya tugas baru dalam memperkuat pemberdayaan keluarga dan layanan dasar masyarakat di daerah.
Dalam sambutannya, Tri menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah besar untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat melalui penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu.
Advertisement
Dia menyoroti besarnya tantangan di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang saat ini memiliki sekitar 46.024 Posyandu dengan dukungan 248.504 kader yang tersebar di desa dan kelurahan. Potensi besar ini, menurutnya, harus menjadi modal utama untuk menghadirkan layanan dasar yang lebih dekat dan berkualitas bagi masyarakat.
“Potensi yang sangat besar ini harus menjadi modal utama untuk menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Tri menjelaskan, peran Posyandu kini telah bertransformasi tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Karena itu, sinergi antara TP PKK dan Tim Pembina Posyandu menjadi kunci dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis penguatan keluarga.
Perkuat Gerakan PKK dan Posyandu
Dia juga meminta seluruh jajaran TP PKK dan Posyandu, baik di Jawa Barat maupun nasional, untuk memperkuat kelembagaan hingga tingkat desa dan kelurahan, meningkatkan kapasitas kader, serta mempercepat revitalisasi Posyandu. Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, penting agar pelayanan dasar semakin optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan dukungan penuh melalui kebijakan, penganggaran, serta fasilitasi program agar gerakan PKK dan Posyandu dapat berjalan efektif.
Tri menegaskan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi yang mengatur Gerakan PKK dan Posyandu, termasuk Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa Ketua TP PKK di daerah juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu.
Di akhir sambutannya, Tri berharap kepemimpinan baru di Jawa Barat dapat memperkuat gerakan PKK dan Posyandu sehingga mampu membangun keluarga yang berdaya, masyarakat yang sehat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar di daerah.