Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB untuk berdialog dengan mahasiswa.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza menjelaskan, instruksi tersebut dikeluarkan untuk merespons maraknya demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait tuntutan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Advertisement
"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," ujar Faisol, seperti dilansir Antara, Rabu (17/6).
Selain itu, ia mengatakan instruksi tersebut disampaikan kepada jajaran DPC dan DPW karena mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi.
"PKB percaya bahwa kita semua, termasuk teman-teman mahasiswa, dapat memahami bahwa substansi program pemerintah merupakan kebutuhan bersama saat ini," katanya.
Ia menambahkan, instruksi tersebut juga disampaikan karena PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
"Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substantif program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Pembenahan
Oleh karena itu, Faisol meminta agar diskusi dengan mahasiswa dapat digelar secara terbuka serta menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai saran perbaikan dan penyempurnaan program-program prioritas pemerintah.
"Kami yakin Gen Z yang saat ini banyak berstatus mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang dapat membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," katanya.
Di sisi lain, ia menegaskan PKB tidak menutup mata terhadap berbagai laporan penyimpangan hingga pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya, tentu masih membutuhkan banyak pembenahan dan penyempurnaan. Penahanan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu juga membuktikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi pelaksanaannya hingga seluruh program dapat dijalankan secara transparan sesuai aturan hukum," ujar Wakil Menteri Perindustrian tersebut.