Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial agar mewaspadai potensi korupsi dalam pengadaan barang program Sekolah Rakyat. Peringatan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus langkah pencegahan dini.
"Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Advertisement
Budi menjelaskan, sektor PBJ masih tergolong rawan. Sejumlah modus yang kerap ditemukan antara lain rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan.
Budi menambahkan, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara ditangani pihaknya berkaitan dengan pengadaan.
"Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ungkap Budi.
Skor Integritas Kemensos Berstatus Waspada
Karena itu, lanjut Budi, KPK terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Tahun 2024, 79,16 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori waspada," seru Budi.
Budi merinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
KPK berharap pemantauan ini dapat mendorong penguatan sistem yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," Budi menandasi.
Dalam beberapa hari terakhir, viral harga sepatu program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp 700 ribu per pasang untuk siswa SD hingga SMA. Harga tersebut menuai sorotan di media sosial karena dinilai tidak wajar dan mencurigakan.