F-PDIP: Tidak Elok Pansus Dipimpin Demokrat

Liputan6.com, Jakarta: Kasus Bank Century terus bergulir dan suara di DPR semakin mengerucut, untuk terus membedah kasus ini melalui mekanisme hak angket. DPR pun akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century pada rapat paripurna 1 Desember besok.

Bersamaan dengan itu muncul pula wacana tentang fraksi yang paling berhak memimpin Pansus Angket Bank Century. Sebagian mengatakan harus ditempati orang dari fraksi pengusung angket, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar. Sebagian lagi menyatakan dari fraksi mayoritas di DPR, yaitu Fraksi Partai Demokrat, kendati sebelumnya fraksi ini sempat dikabarkan menolak dimunculkannya angket [baca: Bola Panas Kini Ada di Senayan].

Menurut Ramadhan Pohan, anggota F-PD DPR, fraksi mana pun sebenarnya mempunyai hak menjadi pimpinan pansus. "Jadi, lebih baik kembalikan saja pada prosesnya, yaitu melalui paripurna DPR," ujarnya dalam dialog Liputan 6 Petang, Senin (30/11).

Ramadhan juga menyesalkan pemahaman yang ada di masyarakat bahwa sejak awal F-PD telah menolak digunakannya hak angket DPR. Menurutnya, ketika itu fraksinya masih menunggu laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk dipelajari.

"Ketika ternyata memang ada kekeliruan, kami juga ingin agar kasus ini dibuka seterang-terangnya," tegas Ramadhan [baca: Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panitia Angket].

Namun, pendapat tersebut ditolak Sukur H. Nababan dari F-PDIP. Sukur berpendapat, bagaimanapun juga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagian dari Partai Demokrat, sedangkan kasus Bank Century merupakan bagian dari masalah pemerintah.

"Secara logika dan etika, bagaimana bisa kita menyelidiki diri sendiri? Jadi tidak elok jika pimpinan pansus dari Demokrat," tegas Sukur. Adu argumen kedua tokoh dapat dilihat selengkapnya dalam video berita ini.(ADO)