Pembangunan Sekolah Rakyat di Tuban Molor, Pembelajaran Siswa Baru Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky merespons keterlambatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban yang berdampak pada pelaksanaan awal Tahun Ajaran 2026/2027.

Akibat proyek yang belum rampung, pembelajaran bagi siswa baru Sekolah Rakyat Tuban terpaksa ditunda. Termasuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Namun hingga Senin (13/7/2026), gedung sekolah yang berada di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, masih dalam proses pengerjaan.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tidak menampik adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut. Ia menyebut, pemerintah daerah bersama kementerian terkait telah melakukan monitoring terhadap progres pembangunan.

"Kemarin ada teman-teman dinas dan kementerian hadir untuk monitoring," ujar Aditya Halindra Faridzky, Senin (13/7/2026).

Meski mengalami keterlambatan, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera diselesaikan pada tahun ini sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan normal.

"Insya Allah, dalam waktu dekat sudah selesai," katanya.

Mas Lindra menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori Desil I dan Desil II.

Melalui program tersebut, berbagai kebutuhan siswa mulai dari tempat tinggal di asrama, makan, seragam, hingga buku pelajaran dan kebutuhan pendidikan lainnya akan ditanggung pemerintah.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat di Tuban menjadi kesempatan besar bagi masyarakat karena menyediakan jenjang pendidikan lengkap mulai SD, SMP, hingga SMA dengan daya tampung yang cukup besar.

"Kita bersyukur Tuban ini mendapat jenjang SD, SMP, sampai SMA dengan daya tampung yang cukup besar sehingga peluang ini bisa kita lebih banyak," jelasnya.

Terkait kendala teknis pembangunan, Mas Lindra menyarankan agar informasi lebih detail dikonfirmasi kepada pihak pelaksana proyek maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, belum memberikan tanggapan terkait jumlah peserta didik yang telah mendaftar pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Termasuk mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan MPLS siswa Sekolah Rakyat Tuban yang sementara terdampak akibat pembangunan gedung belum selesai.

Dari pihak pelaksana proyek, Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, juga belum memberikan penjelasan terkait penyebab keterlambatan pembangunan.

Termasuk komitmen penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Tuban dirancang dengan konsep pendidikan berasrama dan mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang dibiayai melalui lebih dari Rp1,1 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, paket pekerjaan yang dikerjakan PT Waskita Karya itu mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang