5 ASN Sukabumi Dijatuhi Sanksi Disiplin Berat, 3 Dipecat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aturan.

Sepanjang semester pertama tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga Juni, sebanyak lima ASN resmi dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat akibat melakukan pelanggaran.

Penegakan disiplin ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Penerapan sanksi tanpa pandang bulu ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah yang unggul, berintegritas, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menjelaskan status kepegawaian para ASN yang dijatuhi sanksi tersebut.

"Dari lima ASN yang menerima sanksi berat itu, diketahui empat orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu lainnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Ganjar, Selasa (30/6/2026).

Bentuk hukuman berat yang dijatuhkan kepada empat PNS tersebut bervariasi. Tiga orang PNS dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, sedangkan satu PNS lainnya diturunkan ke jabatan yang lebih rendah.

Sementara itu, satu ASN berstatus PPPK dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja melalui pemberhentian dengan hormat.

Ganjar mengungkapkan, penjatuhan hukuman disiplin berat tersebut didasarkan pada berbagai pelanggaran serius.

Pelanggaran yang menjadi dasar pemberian sanksi meliputi ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu yang lama, pelanggaran kode etik berupa tindakan amoral, hingga penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

"Alasannya bervariasi, mulai dari indisipliner, penyalahgunaan wewenang, sampai tindakan amoral," jelasnya.

Meski demikian, BKPSDM Kabupaten Sukabumi berkomitmen menjaga asas kerahasiaan dan nama baik instansi asal para ASN yang dijatuhi sanksi.

Karena itu, rincian mengenai dinas atau satuan kerja tempat kelima ASN tersebut bertugas tidak dipublikasikan.

Selain menangani kasus pelanggaran disiplin, BKPSDM juga tengah memproses sejumlah laporan permohonan izin perceraian yang diajukan ASN.

Tercatat, sepanjang periode Januari hingga pertengahan 2026, instansi tersebut menangani sejumlah permohonan izin perceraian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui tindakan tegas ini, BKPSDM berharap dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi agar senantiasa menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Ganjar.

Dengan penegakan disiplin yang tegas ini, manajemen kepegawaian Kabupaten Sukabumi berharap seluruh ASN semakin menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.