Tito Ungkap Penyebab Polemik Jembatan Enang-Enang di Aceh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah menangani persoalan akses di Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Menurut dia, polemik yang muncul bukan karena pemerintah mengabaikan warga, melainkan perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan jembatan.

Tito menyampaikan hal itu setelah meninjau langsung lokasi menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Berdasarkan hasil peninjauannya, jembatan yang menjadi sorotan merupakan jembatan lama yang tetap berdiri setelah banjir bandang. Namun, tanah penyangga di salah satu sisinya ambles sehingga struktur jembatan menjadi miring dan dinilai berisiko untuk dilintasi.

Menurut Tito, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya telah lebih dulu melakukan penanganan. Namun, muncul perbedaan pandangan karena masyarakat ingin tetap menggunakan jembatan tersebut, sementara Balai menilai kondisi tanah masih labil dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.

“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujar Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7/2026).

Balai Kementerian PU kemudian meminta masyarakat menggunakan jalan alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut terlalu jauh karena harus memutar dan kondisi jalannya juga rusak di sejumlah titik.

Akibatnya, masyarakat membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap bisa melintas. Tito menegaskan, langkah itu bukan berarti masyarakat membangun jembatan baru.

“Bukan masyarakat membangun jembatan ini,” ujarnya.

Melalui mediasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati penggunaan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan memperkuat struktur yang ada.

Menurut Tito, kondisi jembatan sudah tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula. Karena itu, jembatan hanya akan digunakan oleh kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.

“Intinya jembatan yang [lama] ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujarnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki dan pembangunan jembatan pendukung mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Tito kembali menegaskan, persoalan di Jembatan Enang-Enang bukan disebabkan pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat, melainkan adanya perbedaan penilaian terkait keselamatan penggunaan akses di wilayah terdampak bencana.

“Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya.