SBY: Ada yang Mau Memecah Belah Demokrat

Liputan6.com, Bogor: Terkait kisruh di tubuh Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menggelar jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7) malam. Dalam jumpa pers yang dimulai tepat pukul 20.00 WIB, SBY membahas empat hal yang dinilai menimbulkan kekisruhan di Partai Demokrat.

Keempat hal tersebut adalah yang pertama membahas soal pemberitaan di media massa yang seolah memojokkan Partai Demokrat dari pesan singkat (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) yang mengatasnamakan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Amat disayangkan ada media massa yang pemberitaannya biasanya sudah bagus, tapi kemudian mendiskreditkan Partai Demokrat dengan membuat judul berdasarkan SMS dan BBM yang mengaku sebagai Nazaruddin padahal belum terbukti kebenarannya," kata SBY.

Kemudian yang kedua adalah membahas adanya SMS yang mengadu domba para kader Partai Demokrat yang berisi akan ada kongres luar biasa di Partai Demokrat untuk menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat Annas Urbaningrum. Mengenai hal ini, SBY menyangkalnya. "Saya pastikan itu tidak ada, yang ada hanyalah rapat koordinasi nasional yang diadakan akhir Juli tahun ini," tegas SBY.

Selanjutnya yang ketiga, SBY membahas soal ada berita bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hendak menggulingkan SBY dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. SBY kembali menyanggahnya. "Ini bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan, saya terus terang prihatin dengan keadaan politik di Indonesia sekarang ini yang tidak sehat yang menganut politik adu domba pecah belah," kata SBY. Saya berpesan kepada kader Partai Demokrat supaya tetap solid, karena ada pihak yang mau memecah belah Partai Demokrat, untuk itu para kader Partai Demokrat harus tetap sabar dan tawakal," imbuhnya.

Kemudian yang keempat yang disoroti SBY adalah soal Partai Demokrat dan para kadernya yang seolah tidak tersentuh hukum. Mengenai hal ini, SBY mempersilakan masyarakat dan semua orang bertanya kepada pihak yang berwajib untuk membuktikan kebenarannya.(BJK/ANS)