Century, Obama, dan Keistimewaan Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta: Pengusutan kasus aliran dana talangan Bank Century pada 2010 memulai babak baru. Drama Centruy kembali memanas di Januari setelah DPR membentuk panitia khusus hak angket. Kebijakan pemerintah menggelontorkan dana talangan Rp 6,7 triliun bagi Bank Century menjadi sorotan. Seperti bola liar, anggota pansus pendukung pemerintah dan oposisi sering beradu argumen.

Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang dianggap bagian dari orang kunci dalam pemberian dana talangan century dipanggil pansus. Tak tanggung-tanggung, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diminta kesaksian di depan pansus. Tentu seputar keputusan dana talangan itu.

Kasus ini sempat bergulir ke ranah hukum pidana. Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular ditangkap, dituntut, dan dipenjarakan. Pansus pun merasa butuh penjelasan dari Kabreskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji. Selain itu, nasabah yang merasa dirugikan pun didengar keluhannya. Sementara itu, teriak lantang menuntut kejelasan hukum dan pengembalian dana talangan Century terjadi di luar Gedung DPR/MPR.

Awal Maret, giliran fraksi-fraksi DPR menentukan sikap pada sidang paripurna. Hujan interupsi tak kunjung padam. Sesama anggota dewan saling serang. Peserta sidang kian reaktif ketika Ketua DPR Marzuki Alie memutuskan sidang paripurna digelar hanya dua hari. Karena semakin rusuh, sidang lalu diskors. Hasil akhir hanya dua opsi, A dan C.

Opsi A, pemberian pinjaman modal sementara tak terjadi kesalahan dari otoritas moneter pemerintah Indonesia. Opsi C menyatakan ada kesalahan dalam pemberian peminjaman dana Century. Voting pun dilakukan. Hasilnya Opsi C menuai suara terbanyak. Dan lahirnya sejumlah rekomendari yang antara lain semua penyimpangan kasus century ditangani Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, meminta DPR dan pemerintah merevisi undang-undang terkait kasus Century, memulihkan dan mengupayakan pengembalian aset Bank Century, membentuk tim pengawas hasil rekomendasi pansus, serta pengusutan kasus PT Antaboga Delta Sekuritas.

Tim pengawas pun dibentuk guna mengawal jalannya rekomendasi DPR, yaitu 30 orang dari semua fraksi. KPK melulai kerjanya dengan memeriksa Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta. Kemudian giliran Sri Mulyani mengahdapi KPK selama enam jam.

Sri mulyani yang kala itu masih menjabat Menteri Keuangan menyatakan mengundurkan diri. Ia memilih mengemban jabatan baru menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui keputusan Sri Mulyani.

Ucapan perpisahan disampaikan Sri Mulyani. Beribu makna tetesan air mata Sri Mulyani. Namun yang jelas, setelah Sri Mulyani pergi, hingga kini tak lagi kita saksikan hingar bingar pengusutan dan penyelesaian kasus Bank Century.

Selain kasus Century, hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat juga menjadi catatan penting di 2010. Awal November lalu, pesawat khusus kepresidenan AS, Air Force One mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Setelah sempat dua kali tertunda, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya menjejakkan kaki di Jakarta. Obama disambut hangat, terutama saat ia menyampaikan pidato setengah jam di balairung kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Pesona Obama memukau 7.500 tamu undangan yang memadati balairung. Berulang kali ia mendapat tepuk tangan membahana. Begitu cepat Obama bisa mengambil simpati ribuan orang yang mendengarkan pidatonya. Bagi Obama, konsep Bhineka Tunggal Ika menjadi sumbangan penting Indonesia untuk dunia.

Obama juga menaruh harapan besar terhadap hubungan kedua negara dalam menggenjot investasi. Sebab, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial. Setengah jam pun berlalu. Obama meninggalkan kesan dan kehangatan bagi mahasiswa dan pelajar.

Sehari sebelumnya, Presiden Obama disambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, dengan jamuan kenegaraan. Presiden SBY juga mengajak Obama bernostalgia mengenang masa kecilnya di Jakarta. Di Istana Negara pula, Presiden SBY memberi penghargaan bintang jasa utama kepada ibunda Obama. Tidak hanya itu, kedua kepala negara juga menyepakati meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Pendidikan, pemberantasan terorisme, dan korupsi menjadi prioritas utama.

Sebuah agenda penting juga dilakukan obama di Jakarta. Mengunjungi Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Ini penting bagi citra Obama mewakili wajah Amerika yang lebih bersahabat dengan dunia Islam. Namun, lawatan Obama berakhir lebih cepat dari rencana semula. Hanya 19 jam, total kunjungan Presiden AS yang menghabiskan empat tahun masa kecil di Jakarta ini. Debu vulkanik Gunung Merapi dikhawatirkan bakal merusak mesin pesawat Air Force One yang kemudian bertolak ke Seoul, Korea Selatan.

Di penghujung 2010, satu pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keistimewaan Yogyakarta menjadi kontroversi. "Tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata Presiden SBY. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pun angkat bicara soal pernyataan Presiden SBY. "Terus terang saya tidak tahu tentang sistem monarki yang dimaksud (Presiden-red)," ucap Sultan.

Polemik keistimewaan Yogyakarta kemudian menjadi bola panas. Unjuk rasa terjadi di beberapa tempat. Massa mendesak DPRD Yogyakarta bersikap tegas menolak pemilihan langsung gubernur. Menuntut jabatan gubernur ditetapkan seperti yang selama ini berlangsung. Dukungan terus mengalir. Sejumlah warga mendirikan posko relawan menuntut referendum.

Puncaknya, pertengahan Desember silam. Ribuan rakyat Yogya menggelar sidang terbuka bertepatan sidang paripurna DPRD Yogyakarta yang tengah berlangsung. Hasilnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Yogyakarta mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur. Soal ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauizi punya reaksi sendiri. Begitu juga dengan beberapa pakar hukum dan politik yang punya pendapat berbeda.

Pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta sudah berlangsung lama. Bahkan, sempat tertunda di parlemen hingga delapan tahun lamanya. Kini, nasib warga Yogya ada di tangan DPR. Tinggal menunggu waktu hingga pembahasan di gedung parlemen tuntas.(BOG)