Pemerintah Diminta Pertimbangkan Bantuan Negara Tetangga Atasi Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Dia menegaskan, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana ekologis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat dengan dampak yang meluas hingga skala regional.

Seiring masih ditemukannya titik api di Sumatera dan Kalimantan, Sultan menilai penanggulangannya membutuhkan dukungan teknologi yang presisi serta penanganan yang lebih intensif.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," kata dia kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Sultan meyakini pemerintah tetap terbuka terhadap tawaran bantuan dari negara tetangga tanpa harus menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional.

"Pemerintah, dengan sumber daya yang ada, masih cukup mampu menangani peristiwa karhutla. Namun jika dibutuhkan, bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN akan diterima oleh pemerintah," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan dukungan anggaran penanganan kebakaran dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Daniel, yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas.

Perhatian khusus diperlukan bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang membutuhkan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan.

“Anggaran tentu sangat terbatas sehingga masih banyak yang belum maksimal dalam penanganan, baik sarana dan prasarana yang masih terbatas,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya pemadaman, mulai dari water bombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat. Namun, kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga kedalaman tertentu membuat penanganan karhutla semakin sulit.

Menurut dia, beratnya penanganan kebakaran tahun ini juga menunjukkan perlunya perbaikan mitigasi dan antisipasi sebelum kebakaran terjadi. Karena itu, pemadaman perlu dilakukan secara masif bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Daniel mengatakan DPR mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penanganan karhutla melalui dukungan politik anggaran.

Ia menyebut DPR juga telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal kebakaran, tetapi pemerintah belum menetapkannya hingga saat ini.

“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.