DPR Serap Aspirasi Forum Guru, Dorong Kepastian Status Non-ASN

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri masih menanti kepastian status kepegawaian setelah 2026.

Persoalan tersebut disampaikan Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (Fagri) saat menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi FAGRI di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III.

Dalam pertemuan tersebut, FAGRI meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai skema penyelesaian status guru non-ASN di sekolah negeri mulai 2027, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua FAGRI Aminuddin mengatakan kepastian tersebut diperlukan karena pengaturan mengenai guru non-ASN berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 berlaku hingga 31 Desember 2026.

"Kami masih menanti kepastian nasib guru non-ASN setelah batas waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik bagaimana nasib guru non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan guru non-ASN pada 2027," ujar Aminuddin.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengapresiasi pimpinan DPR yang menerima dan menyerap langsung aspirasi para guru non-ASN.

Menurut Ahmad, pimpinan DPR memberikan sejumlah masukan dan menyatakan akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026," ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan jumlah guru non-ASN yang masih membutuhkan kepastian mencapai 172.323 orang berdasarkan data dengan cut-off tahun 2024.

Mereka kini menanti kejelasan mengenai status dan skema kepegawaian setelah aturan yang berlaku berakhir pada penghujung 2026.

Dasco menegaskan DPR akan meneruskan aspirasi FAGRI kepada pemerintah dan kementerian terkait. DPR juga mendorong adanya kepastian penyelesaian bagi guru non-ASN yang hingga kini belum memperoleh kejelasan status.

DPR, kata Dasco, akan memantau tindak lanjut pembahasan persoalan tersebut agar masa depan ratusan ribu guru non-ASN memperoleh kepastian.

Audiensi FAGRI dengan pimpinan DPR menjadi bagian dari upaya meminta kejelasan mengenai kebijakan guru non-ASN menjelang berakhirnya aturan pada 31 Desember 2026.

Dengan waktu yang tersisa kurang dari lima bulan, para guru non-ASN kini menanti jawaban mengenai status mereka mulai 2027.