DPR Minta Anggaran Riset Lebih dari Rp 4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah anggaran riset nasional menjadi Rp 4 triliun.  Bahkan, ia mendorong agar alokasi anggaran pada 2027 ditingkatkan melebihi angka tersebut.

"Tentu 2027 kami mendorong jangan Rp 4 triliun, tetapi lebih dari Rp 4 triliun," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Lalu, anggaran riset yang ideal mencapai Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun. Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggaran riset.

"Idealnya sekitar Rp 7 sampai Rp 8 triliun. Tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 okelah Rp 4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, bahkan lebih dari Rp 7 sampai Rp 8 triliunlah," ungkap dia.

Politikus PKB itu mengingatkan, penambahan anggaran penelitian sangat penting dan dibutuhkan untuk memajukan inovasi.

"Penting karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibutuhkan inovasi, dibutuhkan penelitian untuk membangun bangsa yang besar ini, seperti Indonesia ini," jelas Lalu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi Rp 4 triliun.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai mendampingi Prabowo menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

"Sudah dong (anggaran riset ditambah), kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan sampai di angka Rp 4 triliun," kata Prasetyo.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem riset agar mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Prasetyo menjelaskan, arahan Presiden itu telah ditindaklanjuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyusun arah pengembangan riset nasional.

"Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindaklanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor IPB, untuk menyatukan semua riset kita," jelas Prasetyo.

Dia mengatakan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menyusun peta jalan atau roadmap riset nasional. Dokumen tersebut akan menjadi acuan agar seluruh kegiatan riset di Indonesia berjalan dalam satu kerangka besar yang saling terintegrasi.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," ucapnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo menginginkan agar seluruh riset nasional tidak hanya terintegrasi dalam satu arah kebijakan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu," kata Prasetyo.

Ia mencontohkan sejumlah bidang yang menjadi perhatian pemerintah, di antaranya pengelolaan sampah melalui teknologi waste to energy serta riset mengenai transisi penggunaan energi dari LPG menuju compressed natural gas (CNG).

"Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke nanti menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung-langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya pikir begitu," ujar Prasetyo.