DPR Godok Kebijakan Baru untuk Dana Transfer ke Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah berbagai opsi formulasi kebijakan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) dan berbagai instrumen fiskal lainnya.

Dia menyebut langkah itu dilakukan demi memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy baru,” ujar Misbakhun seperti dikutip, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Politikus Golkar ini menegaskan,  kewenangan pengusulan kebijakan tersebut ada di tangan Presiden Prabowo, di mana pemerintah yang memegang mandat penuh untuk menjalankan APBN.

"Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut," ungkap Misbakhun.

Dia juga mengingatkan, perubahan strategi fiskal yang dilakukan Pemerintah tidak berarti mengurangi hak daerah maupun hak masyarakat untuk menikmati pembangunan.

"Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah," kata Misbakhun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang tambahan anggaran untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027. Menurutnya, tambahan dana TKD tersebut bahkan bisa menembus angka Rp 90 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut terbuka lebar jika ada ruang fiskal yang lebih besar pada APBN. Oleh karena itu, keputusan final mengenai kenaikan dana TKD ini akan bergantung pada hasil diskusi penetapan APBN 2027.

"Jadi, untuk sementara saat ini ada proyeksi peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah. Namun, range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN seperti apa. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Ia memastikan akan ada kenaikan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah. Salah satu aspek krusial yang perlu dijaga dalam rencana ini adalah tingkat defisit APBN, dengan target angka defisit tetap di bawah 3 persen.

Bendahara Negara ini cukup optimistis defisit APBN bisa ditekan di bawah 2,9 persen jika tren penurunan harga minyak dunia terus berlanjut. Dengan demikian, beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung pemerintah bisa menjadi lebih rendah.

"Jika diperlukan, hal itu mungkin memberikan ruang kepada kita untuk sedikit memperkuat perekonomian daerah, tergantung petunjuk Bapak Presiden nanti. Jadi sebetulnya ruang kita ada, tetapi semua bergantung pada pertimbangan Presiden. Bapak Presiden cukup fleksibel," tandasnya.