Komisi III DPR Mulai Bedah 112 DIM Revisi UU Polri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR hari ini, Kamis (4/6/2026), mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) bersama pemerintah.

"Dari rekapitulasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, pemerintah mengajukan 112 DIM yang terdiri dari 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan 8 DIM substansi baru.

"Sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya. Di batang tubuh ada 32 DIM. DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini, apakah bisa kita sepakati?," tanya Habiburokhman.

Mendengar pernyataan Politikus Gerindra itu, Anggota Komisi III DPR  Sarifuddin Sudding meminta agar para anggota terlebih dahulu memperoleh draf revisi UU Polri secara utuh.

Dia pun mengingatkan, para anggota perlu mengetahui secara lengkap klaster perubahan yang diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut, sebelum pembahasan lebih jauh dilakukan.

"Paling tidak, rancangan undang-undang secara utuh itu kita bisa lihat gitu, yang mana kita sepakati untuk tetap, yang mana subtansi dan redaksional," jelas Sudding.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan agar DIM yang bersifat redaksional tidak dibahas satu per satu dalam rapat panja.

"Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali," kata dia.

Dengan demikian, Panja RUU Polri resmi masuk tahap pembahasan DIM yang berkaitan dengan substansi perubahan dalam revisi UU Polri.