DPR Sahkan RUU P2SK Jadi Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), di mana dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco pun meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap persetujuan RUU P2SK menjadi undang-undang. 

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," kata dia.

Setelah mendengar pertanyaan Dasco, seluruh fraksi menyetujui RUU P2SK menjadi undang-undang.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal mengatakan, RUU tersebut telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Dia berharap, dengan disahkannya undang-undang tersebut, bisa memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan.

"Diharapkan RUU Perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan," kata Hekal.