Sahroni Sebut Pertemuan Prabowo dan PPATK Jadi Sinyal Kuat Berantas Kejahatan Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 3 April 2026, di mana membahas soal evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah memberantas dan mencegah kejahatan keuangan.

Dia menilai, PPATK ini memegang peran yang sangat krusial dalam membaca, memetakan, dan menelusuri aliran dana mencurigakan yang kerap menjadi pintu masuk berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi, narkoba, judi online, sampai pendanaan kejahatan terorganisir.

"Jadi ketika Presiden memberi perhatian khusus pada penguatan fungsi PPATK, ini menunjukkan arah yang sangat jelas bahwa pemberantasan kejahatan finansial akan diperketat dari hulunya," kata Politikus NasDem ini kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Karena itu, Komisi III DPR mendukung penguatan peran PPATK karena analisisnya kerap menjadi kunci pengungkapan kasus-kasus besar.

"Analisis transaksi keuangan itu sering kali menjadi kunci untuk membongkar kejahatan besar yang tidak terlihat di permukaan. Sinergi PPATK dengan Polri, Kejaksaan, KPK, dan aparat lainnya harus terus diperkuat agar aliran dana ilegal bisa diputus dan agenda pemberantasan kejahatan yang menjadi prioritas Presiden bisa berjalan maksimal," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Prabowo dan Ketua PPATK membahas soal evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

"Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," kata Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu (3/5/2026).

Menurut Teddy, Prabowo menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran.

Selain itu, Prabowo meminta agar uang yang berasal dari rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," jelas Teddy.