Sukses

Nudirman Munir Sumbang Koin untuk Presiden

Anggota Komisi III DPR dari Partai Golongan Karya Nudirman Munir ikut menyumbang koin untuk Presiden. Ia prihatin atas keluhan Presiden soal jumlah gaji.

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah kritik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait gaji yang tidak naik terus bermunculan. Bentuknya beragam. Di antaranya muncul aksi gerakan mengumpulkan koin untuk Presiden Yudhoyono di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (25/1).

Kotak kaca plastik bertuliskan "Koin untuk Presiden" diletakkan di kursi depan ruang rapat Komisi III DPR. Kotak sudah terisi ratusan koin 500-an rupiah. Letak kotak tadi pagi sempat berpindah ke ruangan foto kopi Komisi III DPR.

Sejumlah orang ikut menyumbangkan koin. Di antaranya anggota Komisi III DPR dari Partai Golongan Karya Nudirman Munir. Ia prihatin atas keluhan Presiden soal jumlah gaji. "Hikmahnya saya jadi ingat pejuang-pejuang kita. Pejuang veteran '45 yang selama ini hidupnya teraniaya dalam tanda kutip," imbuh Nudirman.

Sedangkan Ketua Komisi III dari Partai Demokrat Benny K. Harman mengaku tak tahu soal kotak koin untuk Presiden. Dan sayangnya jelang siang kotak koin raib.

Bukan hanya di DPR. Keprihatinan terhadap Presiden terdapat di dunia maya. Muncul karikatur yang mengajak pembaca membantu menambah gaji presiden dengan menyisihkan koin. Gerakan ini mengingatkan pada sejumlah gerakan penghimpunan koin, seperti ketika terdakwa kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari. Waktu itu Prita diharuskan membayar denda ratusan juta rupiah kepada Rumah Sakit Omni Internasional.

Karikatur muncul beberapa hari setelah Presiden menyampaikan curahan hati depan rapat pimpinan TNI dan Polri seputar gaji yang belum naik. "Sampaikan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri ini tahun keenam atau tahun ketujuh, gaji presiden belum naik," ucap Presiden saat rapat.

Perihal berbagai kritik itu, ditanggapi Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Ia menilai istilah curahan hati Presiden terlalu berlebihan. "Tujuan dari penyampaian tersebut adalah untuk menekankan pemerintah secara bersungguh-sungguh akan memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit."(AIS)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.