BGN Benahi Tata Kelola MBG, SPPG dengan 2.500 Penerima Manfaat Dinilai

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih di Pulau Jawa. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kapasitas pelayanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

Dosen Pascasarjana sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Hilmi Rahman Ibrahim, menilai kebijakan grading menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola program MBG sekaligus membangun kembali kepercayaan publik.

Menurut Hilmi, penataan organisasi dan penguatan sistem pengawasan yang dilakukan BGN merupakan bagian dari upaya memastikan program berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

"Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik," ujar Hilmi Rabu (11/11/2026).

Dia mengatakan, kepercayaan masyarakat atau public trust merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan penyelenggaraan organisasi publik. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus mampu menunjukkan manfaat nyata sekaligus menghadirkan tata kelola yang transparan.

Dalam konteks program MBG, Hilmi menilai penilaian terhadap dapur SPPG diperlukan untuk memastikan kapasitas pelayanan sejalan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut dia, jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur perlu disesuaikan dengan kemampuan fasilitas fisik, termasuk jumlah kompor dan perangkat pendingin makanan.

Hilmi menilai grading bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan bagian dari percepatan perubahan organisasi untuk memastikan keberlanjutan program MBG.

"Saya kira bukan hanya tepat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya keberlanjutan yang selama ini terhenti karena ada tata kelola yang kurang bagus. Dan mungkin keberlanjutan kemudian ada juga peningkatan di berbagai lini menunjukkan bahwa BGN sekarang ini melakukan percepatan perubahan," tuturnya.

Dia berharap pembenahan yang dilakukan BGN dapat terus dilanjutkan sehingga menghasilkan tata kelola program yang semakin kuat. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat berjalan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat melalui pelayanan yang berkualitas.

Sementara itu, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, penilaian SPPG dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar dapur di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.

"Penilaian akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih, mengingat konsentrasi dapur di wilayah tersebut relatif tinggi," kata Tysa saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Tysa mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penilaian tidak hanya mempertimbangkan jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan.

"Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan," ucapnya.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penataan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG. BGN ingin memastikan terdapat keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.

Melalui penilaian secara bertahap, BGN berharap sistem pelayanan MBG dapat berjalan lebih terstruktur dengan memperhatikan kesiapan operasional setiap dapur.