Komisi VIII Prihatin Ada Korupsi di BNPB: Rakyat Susah, Kok Masih Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyampaikan keprihatinan atas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus tersebut, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi bencana.

“Sangat prihatin. Dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah, kok ada yang memanfaatkan korupsi! Saya minta APH segera usut tuntas kasus korupsinya,” kata Abdul Wachid dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta semua pihak menghormati proses investigasi dan penegakan hukum yang sedang berjalan. Dia juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah sembari menunggu penjelasan resmi dari KPK.

“Kami di Komisi VIII DPR RI menghormati penuh seluruh proses investigasi dan penegakan hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tunggu pernyataan detail dan resmi dari KPK,” ujar Atalia.

Meski demikian, Atalia mengaku menyayangkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut apabila nantinya terbukti. Menurut dia, perkara itu dapat mencederai integritas dan profesionalitas BNPB.

“Namun, kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB,” tegasnya.

Atalia menekankan, dana siap pakai (DSP) yang diperjuangkan di DPR memiliki peruntukan penting, terutama untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR 100% untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak,” ungkapnya.

Sebagai mitra kerja utama BNPB, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti keberlangsungan penanganan bencana di lapangan.

Atalia meminta agar persoalan hukum yang tengah diproses KPK tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Pertama, kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini,” ujarnya.

Selain itu, Atalia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Audit investigatif dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kedua, kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat. Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.