Kontrakan dapat Bantuan Bedah Rumah, Menteri Ara Beri Syarat Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung lokasi penerima dan calon penerima bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Plered, Jawa Barat, Jumat, 2 Oktober 2026.

Usai meninjau langsung lokasi, Menteri Ara, sapaan akrabnya, mengingatkan, bedah rumah melalui program BSPS bisa juga diikuti oleh warga yang masih kontrak rumah.

"Rumah kalau dia ngontrak, yang punya tanah, harus janji 3 tahun harus tetap tinggal di situ (pengontrak). Jangan nanti sewanya dinaikin abis dibenerin, nanti kasihan dia (warga)," ujar Ara di Plered, Jumat, 2 Oktober 2026.

Sebab, dirinya memastikan pemerintah harus melindungi rakyatnya dan harus lebih pintar.

"Jadi jangan sampai nanti rakyat tuh dibiarkan tanpa perlindungan, tanpa pembelaan. Kita kan bisa antisipasi kira-kira, wah, ini ada orang nih yang punya kontrakan diperbaiki nanti bisa aja dinaikin sama dia, enggak boleh begitu, ya?," ucap Ara.

"Jadi kita harus lindungi rakyat, orang yang perbaiki negara kok. Kecuali yang perbaiki dia sendiri, baru gitu. Kalau yang perbaiki negara, ya enggak boleh dia naikin-naikin begitu," sambung dia.

Melalui program BSPS, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk setiap rumah. Dana tersebut terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Pelaksanaan renovasi juga didampingi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atau petugas dari Kementerian PKP. Lantas bagaimana jika dana kurang sedangkan rumah belum selesai?

"Kita harus dengan optimisme, makanya namanya Bantuan Stimulan. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Lihat di banyak tempat, di sini termasuk yang saya lihat tadi dari laporan banyak gotong royong," kata Ara.

Dia meyakini masyarakat di Indonesia masih sangat tinggi gotong royongnya.

"(Gotong royong) bentuknya kadang-kadang kita ada bambu kasih bambu atau mengerjakannya bareng-bareng sama masyarakat yang lainnya. Bisa barang, bisa tenaga, bisa uang," ucap Ara.

"Tapi rata-rata barang sama tenaga rata-rata. Biasanya tetangganya, saudaranya kan membantu. Di kita ini kan kultur gotong royong itu kekuatan bangsa kita, bukan bangsa yang egois gitu loh. Apalagi di pedesaan itu masih sangat kuat. Nah, ini dengan program itu ya memang sudah optimisme, keyakinan. Jangan kita ragu-ragu gitu melakukan langkah itu," sambung dia.

Ara juga mengatakan, pemerintah perlu membedakan rumah yang masih bisa direnovasi dengan rumah yang kondisinya sudah terlalu rusak. Menurut dia, pembangunan rumah baru membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan renovasi. Karena itu, program saat ini lebih banyak diarahkan untuk memperbaiki rumah yang masih dapat ditangani.

Untuk rumah yang sudah tidak memungkinkan direnovasi, pemerintah menyiapkan perencanaan pembangunan baru pada tahun berikutnya.

Alokasi BSPS di Jabar Naik

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan BSPS sebanyak 6.367 unit untuk Jawa Barat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 49.229 unit pada 2026.

Sementara itu, Kabupaten Purwakarta mendapatkan alokasi 317 unit pada 2025 dan meningkat menjadi 2.914 unit pada 2026. Ara mengatakan, peningkatan program tersebut harus dibarengi pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Ara juga menegaskan, program bedah rumah tidak dipungut biaya.

"Program bedah rumah ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Rakyat harus berani. Kalau ada yang pungut, foto, video, viralkan. Jangan takut. Awasi di lapangan. Kalau ada siapa pun itu, jaga uang rakyat. Ini bukannya uang saya, uang rakyat," tegas Ara.