KPK Ungkap Hasil Penggeledahan Kantor Properti di Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan properti PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait proses perpanjangan hak guna bangunan (HGB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan kantor pengembang tersebut dilakukan pada Selasa, 29 September 2026.

"Adapun barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan kemarin, di antaranya dokumen perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan Investindo merupakan bagian dari penyidikan lanjutan KPK terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK menduga perusahaan tersebut memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN dalam proses pengurusan HGB.

Penggeledahan tersebut menambah rangkaian lokasi yang telah didatangi penyidik KPK dalam penanganan perkara tersebut. Sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah sejumlah tempat, termasuk rumah para tersangka serta kantor pertanahan di beberapa wilayah.

Budi menjelaskan, rangkaian penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan yang dapat memperkuat dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Tentu penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, baik di lingkungan Kantah, Kanwil, dan hari ini kepada pihak swasta, semuanya untuk menggali bukti-bukti yang dibutuhkan," terang Budi.

"Dan nanti jika sudah ada hasil penggeledahan, kami juga pastikan akan sampaikan kepada teman-teman sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum yang KPK lakukan," imbuhnya.

Lebih jauh, Budi menjelaskan praktik yang dilakukan Bela Parahiyangan ini mirip PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara HGB di Kabupaten Bogor.

Mulai dari adanya sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik (SHM), pengajuan pemblokiran oleh warga, hingga dugaan suap oleh pihak swasta untuk membuka blokir tersebut.

Karena itu, Budi mengatakan tim penyidik akan terus mendalami dugaan pemberian dan suap terkait perkara tersebut. KPK bakal mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangannya.

"Nah artinya, di Bela Parahyangan ini ada dugaan praktik-praktik serupa. Ya nanti berangkat dari penggeledahan ini, tentu nanti akan terus dilakukan pendalaman di lahan mana saja, kemudian berkaitan dengan Kantah mana saja," ucapnya.

"Apakah kemudian masih akan terus berkembang, nanti kita sama-sama tunggu progres dari penyidikan perkara ini," sambung Budi.

Ketika ditanya perihal pihak swasta lain yang turut melakukan praktik serupa, Budi mengatakan sejauh ini temuan penyidik belum ada lagi. Baru PT Summarecon Agung Tbk dan PT Bela Parahiyangan Investindo yang diduga terlibat.

"Kita berfokus dulu berangkat dari penyidikan awal yang sudah diputuskan ya dengan menaikkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan apakah kemudian nanti ada pihak-pihak swasta lainnya," terang dia.

"Terlebih temuan dalam peristiwa tertangkap tangan jumlahnya cukup besar, lebih dari 100 miliar. Ini barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan, belum pengembangannya, ya kan? Kemarin kami update juga rangkaian kegiatan penggeledahan di Jawa Timur ada sejumlah aset, uang, yang dilakukan penyitaan," pungkas Budi.