Optimalkan Data Statistik Daerah, Kemendagri Raih Penghargaan BPS

Kemendagri dinilai berkontribusi dalam mengoptimalkan data statistik sebagai kompas pembangunan daerah.

Diterbitkan 27 September 2026, 08:10 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Kemendagri dinilai berkontribusi dalam mengoptimalkan data statistik sebagai kompas pembangunan daerah. Kontribusi tersebut antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan BPS dalam pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengendalian inflasi, pemantauan harga komoditas, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda).

Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi dukungan BPS terhadap pelaksanaan tugas Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pemanfaatan data statistik untuk mengendalikan inflasi daerah.

“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Mendagri.

Tito mengatakan, kebutuhan terhadap data yang lebih cepat mendorong Kemendagri berdiskusi dengan BPS untuk mengembangkan instrumen pemantauan harga secara mingguan. Hasil kerja sama tersebut melahirkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

Data IPH kemudian digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian inflasi di daerah, termasuk komponen volatile food, administered prices, dan core inflation. Kemendagri juga memanfaatkan data tersebut dalam mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” sambungnya.

 

Pantau Pertumbuhan Ekonomi

Selain inflasi, Tito mengatakan data BPS akan digunakan untuk memantau pertumbuhan ekonomi di daerah. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perkembangan ekonomi daerah dapat dipantau secara berkala karena turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tito juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior. Menurutnya, pekerjaan BPS kerap berlangsung di balik layar, tetapi data yang dihasilkan memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

“Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melakukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tri Tito Karnavian, serta sejumlah pihak terkait lainnya.