KPK Limpahkan Kasus Bupati Pekalongan Nonaktif ke Semarang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

"KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i UU Tipikor, dengan terdakwa Saudari FAR, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (16/7/2026).

Budi menegaskan, JPU kini menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim untuk membacakan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dia menambahkan, JPU KPK juga telah memindahkan penahanan Fadia Arafiq dari Rumah Tahanan Cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang guna mendukung kelancaran dan efektivitas proses persidangan.

"KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan secara independen, objektif, dan transparan, sehingga dapat mengungkap secara utuh fakta-fakta hukum serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," jelas Budi.

Fadia Arafiq sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 4 Maret 2026. Penetapan itu dilakukan setelah ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diadakan sehari sebelumnya, bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Fadia Arafiq terjerat KPK dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan. Korupsi itu dilakukan dengan cara ia dan keluarganya mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

"PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan," ijar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada 4 Maret 2026.

"Adapun pada struktur organisasi perusahaan, Mukhtaruddin Ashraff Abu (suami bupati) merupakan komisaris PT RNB. Sementara Muhammad Sabiq Ashraff (anak bupati) merupakan Direktur periode 2022-2024," tambahnya.

Kemudian, pada 2024, Fadia Arafiq mengganti posisi Direktur PT RNB dari semula Muhammad Sabiq Ashraff menjadi Rul Bayatun yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Bupati. Hal ini diduga hanya akal-akalan untuk menyamarkan keterkaitan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dengan perusahaan tersebut.

Selain itu, KPK juga mengungkap sebagian besar pegawai PT RNB juga merupakan tim sukses Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan.

Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.