Sidang Vonis Nadiem, Hakim Ungkap Peran Jurist Tan dan Fiona

Liputan6.com, Jakarta - Hakim anggota Pengadilan Tipikor Jakarta, Sunoto, menilai mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyalahgunakan kewenangan dengan menempatkan staf khusus menteri dan konsultan eksternal pada posisi yang melampaui kewenangannya dalam proses pengadaan Chromebook.

Hal itu dungkap Sunoto dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sunoto mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, kewenangan staf khusus menteri terbatas pada pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri. Dengan demikian, staf khusus tidak berwenang mengendalikan pejabat eselon I dan II maupun merumuskan dan menetapkan kebijakan.

Menurut majelis hakim, Jurist Tan dan Fiona Handayani menjalankan fungsi yang melampaui kewenangan sebagai staf khusus menteri.

Adapun, Jurist Tan menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan, sedangkan Fiona Handayani sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis.

Majelis pun mengutip keterangan mantan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, yang menyebut Jurist Tan kerap memimpin rapat melalui Zoom terkait kebijakan menteri.

Menurut saksi, proses penganggaran dan kebijakan pengadaan lebih dipercayakan kepada staf khusus dibandingkan direktur jenderal.

Majelis juga mengutip kesaksian mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama, Sutanto, yang menerangkan kewenangan substansial dalam perumusan kebijakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi berada pada staf khusus menteri serta tim teknologi yang dipimpin Ibrahim Arief.

Keterangan itu, menurut majelis, bersesuaian dengan kesaksian sejumlah pejabat internal kementerian lainnya.

Majelis menilai penempatan staf khusus pada posisi tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan telah dirancang sebelum Nadiem dilantik sebagai menteri.

Dalam persidangan, Nadiem mengakui grup WhatsApp “Mas Menteri Core Tim” yang dibentuk pada 28 Agustus 2019 telah berisi orang-orang yang kemudian ditempatkan sebagai staf khusus, termasuk Jurist Tan dan Fiona Handayani.

Selain itu, majelis juga menyoroti keberadaan Ibrahim Arief, konsultan teknologi informasi dari Pusat Studi Kebijakan dan Pendidikan, yang ditempatkan sebagai pemimpin Tim Wartek di bawah Pusat Data dan Informasi Kementerian.

Meski bukan aparatur sipil negara, Ibrahim dinilai memiliki peran penting dalam penyusunan kajian teknis pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Majelis mengutip keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP, Setyabudi Arijanta, yang menyatakan konsultan dari luar kementerian tidak boleh ikut mengarahkan atau menunjuk merek dalam penyusunan spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa.

Namun, berdasarkan fakta persidangan, Ibrahim Arief dinilai aktif memberikan masukan teknis yang mengarahkan pengadaan kepada sistem operasi Chrome OS sebagai pilihan utama.

“Penempatan konsultan eksternal dalam posisi yang demikian merupakan penyalahgunaan sarana yang ada pada terdakwa selaku menteri,” kata Sunoto.