KPK Temukan Celah Korupsi dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah rawan korupsi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerawanan tersebut mencakup proses pendaftaran peserta, pengelolaan data, hingga mekanisme pembayaran klaim.

Untuk menutup celah tersebut, KPK bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani Rencana Aksi (Renaksi) perbaikan tata kelola di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Kajian Pemetaan Risiko Korupsi Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan KPK. Menurut dia, penandatanganan rencana aksi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif semata.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari penindakan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal,” kata Aminudin dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

KPK mencatat sejumlah kerawanan yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari proses pendaftaran kepesertaan, pengelolaan data peserta, hingga pengajuan klaim.

Aminudin mengatakan pembenahan tata kelola menjadi penting seiring target pemerintah meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari 32,15 persen pada 2025 menjadi 43,92 persen pada 2029.

“Target tersebut membutuhkan sistem penyelenggaraan yang bersih dan akuntabel agar manfaat perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha menjelaskan kajian yang dilakukan sepanjang Maret hingga Desember 2025 menemukan sejumlah kerentanan, baik pada aspek regulasi maupun operasional.

Pada sisi regulasi yang menjadi kewenangan Kemnaker, KPK menyoroti belum jelasnya klasifikasi peserta penerima upah dan bukan penerima upah. Selain itu, definisi hubungan kerja dinilai masih membuka peluang moral hazard dalam kepesertaan.

KPK juga menilai pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan masih perlu diperkuat. Sementara itu, pengaturan iuran pada sektor jasa konstruksi dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat risiko pekerjaan.

Di sisi operasional BPJS Ketenagakerjaan, KPK menemukan potensi kecurangan dalam proses pendaftaran peserta oleh badan usaha maupun tenaga kerja.

Kerawanan lainnya terdapat pada mekanisme kepesertaan sektor jasa konstruksi serta pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

“Efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap praktik kecurangan masih perlu diperkuat,” ujar Aida.

KPK juga meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sistem three lines of defence, mulai dari pengendalian di unit operasional, penguatan fungsi kepatuhan dan pengawasan internal, hingga audit independen.

Selain itu, KPK merekomendasikan penyempurnaan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) berbasis risiko dalam proses pendaftaran peserta maupun pembayaran klaim.

Perbaikan kualitas dan integritas basis data BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Menurut KPK, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam proses verifikasi dan pengawasan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan seluruh rekomendasi KPK akan menjadi bahan percepatan perbaikan sistem.

“Catatan terkait klasifikasi peserta, mekanisme kepesertaan sektor jasa konstruksi, hingga potensi risiko pada program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi bahan penting untuk mempercepat perbaikan sistem secara menyeluruh,” ujarnya.