Depan Hakim, Nadiem Ungkap Keluarga Sarankan Tolak Jabatan Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan hampir semua orang di sekitarnya menyarankan agar tidak menerima amanah sebagai menteri.

"Mereka mengatakan bahwa politik itu banyak risikonya dan mereka merasa orang seperti saya terlalu 'lempeng' untuk pemerintahan," ujar Nadiem saat membacakan duplik atau tanggapan terhadap replik dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, kata Nadiem, banyak pihak juga mengingatkan orang yang berpegang pada prinsip kerap menghadapi berbagai hambatan dalam birokrasi. Tanpa dukungan partai politik, menurut dia, posisi seorang menteri juga rentan terhadap berbagai tekanan.

Meski telah mempertimbangkan berbagai masukan tersebut secara matang, Nadiem mengaku tetap mendengar panggilan hati untuk mengabdi kepada negara. Saat itu, ia baru berusia 35 tahun dan menyadari bahwa usia tersebut tergolong muda untuk memimpin sebuah kementerian.

"Tetapi yang tidak terduga bagi saya adalah penugasan yang diberikan," ucapnya.

Menurut Nadiem, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak menempatkannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sektor investasi, atau bidang lain yang lebih dekat dengan latar belakang profesionalnya, melainkan di sektor pendidikan.

Karena itu, sebelum menerima amanah tersebut, ia mengaku berdiskusi panjang dengan keluarga dan kolega, yang sebagian besar justru menyarankan agar dirinya tidak mengambil jabatan tersebut.

Nadiem menjadi salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Ia dituntut hukuman penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun subsider sembilan tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun.

Jaksa menilai kerugian negara antara lain berasal dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek senilai Rp1,56 triliun, serta pengadaan CDM yang dianggap tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat dengan nilai 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama tiga terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang saat ini masih berstatus buron.

Selain itu, Nadiem diduga menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar sumber dana PT AKAB disebut berasal dari investasi Google sebesar 786,99 juta dolar AS.

Atas perbuatannya, Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.