Polisi Bongkar Perdagangan 9.000 Benih Lobster Ilegal di Lampung

Liputan6.com, Lampung - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesisir Barat berhasil membongkar praktik perdagangan benih bening lobster (BBL) ilegal dalam jumlah besar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 9.000 ekor benih lobster dengan nilai ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar.

Kasus itu terungkap setelah Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pesisir Barat bersama Tim Tekab 308 dan Polsek Pesisir Tengah melakukan penyelidikan di wilayah Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah.

Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Meidy Hariyanto membenarkan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perikanan tersebut.

"Benar, kami berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan berupa jual beli benih bening lobster yang diduga dilakukan tanpa izin usaha yang sah," kata Meidy, Minggu 14 Juni 2026.

Menurut Meidy, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas usaha perikanan tanpa izin berupa jual beli benih lobster di kawasan Pasar Krui.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang diduga dijadikan lokasi penampungan benih lobster.

"Pada Kamis, 11 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, tim melakukan penggeledahan dan menemukan seorang pria berinisial R (35) bersama sekitar 9.000 ekor benih bening lobster," ucap Meidy.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan R sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai pengepul sekaligus pengelola gudang penyimpanan benih lobster tersebut.

Meidy menduga benih lobster itu akan dijemput pihak lain untuk kemudian didistribusikan ke luar negeri.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka membeli benih lobster dari para nelayan dengan harga sekitar Rp 18 ribu per ekor dan menjualnya kembali seharga Rp 148 ribu per ekor," terang dia.

Selain ribuan benih lobster, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 74 toples plastik, dua boks polyfoam, tabung oksigen, blower, wadah penyimpanan, plastik kemasan, hingga perlengkapan pendukung lainnya.

Meidy menegaskan, praktik tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Kami akan mendalami kasus ini hingga tuntas. Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dan akan memeriksa saksi-saksi serta ahli untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar," tegas Meidy.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan maupun kejahatan lainnya.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Pesisir Barat. Setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti secara serius," tandas Meidy.