Kemenhaj Ungkap Dugaan Badal Haji Fiktif Rp 1,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap dugaan praktik badal haji fiktif senilai Rp 1,4 miliar yang melibatkan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji 2026.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha mengatakan , emuan tersebut berasal dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Kemenhaj RI bersama tim Perlindungan Jemaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Kasus itu ditindaklanjuti pada Senin, 8 Juni 2026, di Kloter KJT 12 Purwakarta, Jawa Barat. KBIHU AF yang dipimpin NF diduga menghimpun pembayaran badal haji dari 140 orang dengan tarif Rp 10 juta per orang.

“Total keuntungan sebesar Rp 1,4 miliar karena ada indikasi badal haji fiktif,” kata Ichsan pada tim Media Center Haji di Makkah, Selasa (9/6/2026).

Selain kasus tersebut, tim pengawas juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran lain terkait badal haji dan kurban. Salah satunya melibatkan KBIHU UMB di Kloter BPN 09 yang menghimpun dana kurban Rp 75 juta dan dana badal haji untuk 25 orang senilai Rp 62,5 juta.

Petugas menduga program tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah menjalani pembinaan, pihak KBIHU menyatakan kesediaan mengembalikan dana yang telah diterima kepada jemaah.

Tim perlindungan jemaah juga menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang pembimbing ibadah berinisial AB di Kloter BPN 10. AB diduga tidak melaksanakan badal haji untuk enam jemaah dan memperoleh keuntungan Rp 15 juta. Yang bersangkutan kemudian bersedia mengembalikan uang tersebut kepada jemaah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid menjelaskan, Kemenhaj membedakan antara badal haji resmi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan badal yang dilakukan secara perorangan.

Menurut Harun, pemerintah menanggung pelaksanaan badal bagi jemaah yang wafat sebelum puncak ibadah haji. Sementara itu, masyarakat tetap dapat menitipkan badal haji kepada individu yang memenuhi syarat syariat.

Harun menilai tarif Rp 10 juta yang digunakan dalam kasus KBIHU AF tidak wajar jika dibandingkan dengan biaya badal haji yang lazim berlaku saat ini.

“Minimal sekarang itu kira-kira Rp 30 juta sampai Rp 50 juta,” ujar dia.

Ia menambahkan, harga yang terlalu murah dapat menjadi indikator awal adanya praktik yang tidak sesuai ketentuan.

“Nah dari kerasionalan itu kita bisa menilai bahwa ini kemungkinan tidak dilakukan badal sebagaimana mestinya,” katanya.

Kemenhaj kini mendalami keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemberian sanksi administratif maupun rekomendasi tindakan hukum.

Sekretaris Direkturorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI Rizka Anungnata mengatakan, temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi terhadap KBIHU yang terlibat.

“Kemudian terkait badal haji, kami juga melakukan pembinaan kepada KBIHU maupun PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) terkait badal, kurban dan sebagainya. Kita tetap menyampaikan kepada jemaah agar memilih saluran-saluran yang dipercaya dan memiliki izin,” kata Rizka.

Kemenhaj juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran badal haji berbiaya murah, serta memastikan pihak yang menerima amanah memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.