Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia telah bersertifikat pada 2028.

"Paling akhir kalau bisa kami punya target tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100 persen. Target kami. Karena itu saya gandeng semua ormas, NU saya gandeng, Muhammadiyah," ungkap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Nusron, persoalan sertifikasi tanah wakaf masih menjadi salah satu hambatan utama yang kerap ditemui di lapangan. Padahal, sertifikat memiliki peran penting sebagai bukti hukum bagi nazhir wakaf, yakni pihak yang mengelola harta wakaf.

"Hambatan dan kendala kenapa belum 100%? Pertama, dokumen alas hak tanah wakaf tidak ada, bahkan atau tidak lengkap. Wakifnya sudah wafat, belum ikrar wakaf. Ini bagaimana? Nah ini masalahnya," kata Nusron.

Selain persoalan dokumen, Nusron juga menyoroti pandangan sebagian masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren salafiyah, yang menganggap tanah wakaf tidak perlu dicatat, didokumentasikan, maupun diadministrasikan secara formal.

Di sisi lain, konflik dan sengketa pertanahan juga menjadi tantangan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Menurut Nusron, sengketa kerap muncul ketika nilai ekonomis suatu lahan meningkat akibat pembangunan di wilayah tersebut.

"Yang ketiga, terjadi peningkatan nilai tanah tadi. Karena nilai tanah meningkat, ada PSN, menjadi konflik, yang sebelumnya ketika belum ada PSN tidak konflik, begitu ada PSN konflik dan gegeran. Akhirnya semuanya rebutan," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah wakaf untuk mendukung pengembangan wakaf produktif.

Menurut dia, proses kajian dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga pemangku kepentingan terkait.

"Kami sudah datang kepada lembaga Bahtsul Masail NU, kami sudah diskusi sama Majelis Tarjih Muhammadiyah, kami sudah datang kepada Dewan Syariah Nasional MUI untuk apa? Untuk membolehkan demi kepentingan wakaf produktif, apakah diperbolehkan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah wakaf," kata Nusron.

Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui dampak serta risiko hukum dari penerbitan HGB maupun HGU di atas tanah wakaf.

Dalam skema yang sedang dibahas, pemegang HGB atau HGU nantinya berstatus sebagai penyewa atau pihak yang menjalin kerja sama bagi hasil dengan nazhir selaku pengelola tanah wakaf.