Ramai Pejabat Terseret Korupsi, Menkum Ingatkan ASN Jangan Main-Main

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak bermain-main dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pesan itu disampaikan menyusul maraknya kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat negara dalam beberapa waktu terakhir.

Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya telah mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Jadi, Bapak Presiden sungguh luar biasa. Dari awal menjabat, kami diminta pesannya untuk tidak bermain-main dan sampai hari ini," kata Supratman saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, arahan tersebut terus menjadi pegangan bagi para menteri dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Meski begitu, Supratman mengingatkan untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap para pihak yang tengah menjalani proses hukum.

"Biarkan proses hukum itu dijalani," ujarnya, dikutip dari Antara.

Ramai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmy Karim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap para tersangka dalam perkara tersebut diduga meraup uang hingga Rp 145,5 miliar dari praktik pemerasan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang 2022-2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dana tersebut diduga berasal dari warga negara asing, biro jasa, maupun sponsor yang mengurus permohonan izin tinggal.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, ketiganya diduga menyelewengkan insentif yang diberikan BGN kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Syarief, setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, sebagian dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.