Ramai Banpres untuk Kurban, Ini Penjelasan dan Dasar Aturannya

Liputan6.com, Jakarta - Istilah Bantuan Presiden (Banpres) kembali ramai dibicarakan setelah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkurban 1.098 ekor sapi. Pengadaan hewan kurban Idul Adha itu disebut menggunakan anggaran Banpres yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penggunaan Banpres untuk pembelian hewan kurban itu memantik polemik. Ada yang menganggap, seharusnya pembelian hewan kurban tak menggunakan Banpres. Lalu, apa itu Banpres?

Banpres merupakan berbagai bantuan yang diberikan atas nama Presiden kepada masyarakat dan dibiayai melalui APBN. Secara historis, Banpres bukan istilah baru. Cikal bakalnya sudah ada sejak era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Banpres saat itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden. Dari aturan inilah, pertama kali dana bantuan yang berada dalam kewenangan Presiden diformalkan sebagai bagian dari mekanisme anggaran negara.

Kala itu, Banpres dianggap sebagai dana khusus yang dapat digunakan Presiden untuk membantu kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan di luar program kementerian atau lembaga teknis.

Seiring perjalanan waktu, mekanisme ini tidak berhenti di satu bentuk saja. Penggunaan dana presiden kemudian berkembang mengikuti kebutuhan dan dinamika kebijakan pemerintah.

Banpres mulai digunakan dalam berbagai bentuk bantuan. Tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengaturan Banpres kemudian diperjelas dalam regulasi keuangan negara, terutama yang mengatur dana operasional presiden dan dana kemasyarakatan presiden. Salah satu rujukan utamanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian diperbarui melalui ketentuan berikutnya.

Dalam aturan ini, dana operasional Presiden digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Presiden, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Penggunaan Banpres kemudian diatur lagi melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Dana Kemasyarakatan Presiden. Di dalamnya dijelaskan bahwa dana kemasyarakatan Presiden dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, kepemudaan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya itu, aturan tersebut juga menegaskan bahwa bantuan dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu uang maupun barang. Tergantung kebutuhan di lapangan serta kebijakan Presiden.

Dalam praktiknya, Banpres memang dikenal publik dalam berbagai bentuk. Salah satu yang paling banyak dikenal adalah Banpres Produktif untuk pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19. Tujuannya membantu usaha kecil agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Selain itu, Banpres juga pernah digunakan dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pangan, hingga kegiatan penanggulangan krisis dan bencana.