Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, KPI Nilai Perlu Literasi dan Aturan Relevan

Liputan6.com, Jakarta - Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi di ruang digital semakin sulit dibendung. Kondisi tersebut dinilai memicu “banjir informasi” yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dan kritis dalam menyaring setiap informasi yang beredar.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso dalam diskusi panel interaktif mengenai literasi digital dan etika penyiaran yang digelar BEM FISIP Universitas Pasundan, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Tulus, saat ini penyebaran informasi lebih banyak terjadi di ruang digital melalui gawai yang bersifat sangat personal. Karena itu, edukasi literasi digital dinilai perlu diperkuat, baik melalui lingkungan keluarga maupun peran pemerintah.

“Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoaks, dan konten yang meresahkan adalah literasi yang mumpuni dan regulasi yang relevan,” kata Tulus.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat itu juga menilai regulasi yang ada saat ini perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika teknologi informasi.

Dia mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum mampu memilah serta memverifikasi informasi yang diterima. Akibatnya, tidak sedikit yang terjebak hingga tanpa sadar ikut menyebarkan informasi palsu.

“Menurut data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak 28,9 persen masyarakat tidak bisa memeriksa kebenaran informasi. Ini jumlah yang tidak sedikit dan perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Diskusi bertema “Membangun Kesadaran Baru dalam Menghadapi Perubahan” itu turut dihadiri Sekretaris BPSDM Komdigi I Nyoman Adhiarna, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Hanif Fakhrurroja, Anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq, serta Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyana.