Gugatan Kekosongan Status Ibu Kota Kandas, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Selasa (12/5/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon terkait adanya kekosongan status konstitusional ibu kota negara tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, norma Pasal 2 ayat (1) UU DKJ harus dibaca bersama dengan Pasal 73 UU DKJ. Dalam ketentuan tersebut, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru berlaku efektif setelah Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud,” ujar Adies dalam persidangan.

MK menegaskan, sebelum Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota diterbitkan, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” jelas Adies.

Karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon yang menilai Pasal 39 ayat (1) UU IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibenarkan.

Sebelumnya, Pemohon Zulkifli mendalilkan keberadaan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN menempatkan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif perpindahan ibu kota negara. Di sisi lain, UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara secara normatif.

Menurut Pemohon, kondisi tersebut menimbulkan disharmoni horizontal antara UU IKN dan UU DKJ karena Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota, sementara IKN juga belum resmi berlaku sebagai ibu kota negara lantaran Keputusan Presiden belum diterbitkan.

Pemohon menilai situasi itu menciptakan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berdampak terhadap keabsahan tindakan pemerintahan dan administrasi negara.

Namun, Mahkamah berpandangan tidak terjadi kekosongan hukum karena status ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga Keputusan Presiden pemindahan IKN resmi ditetapkan.