Komisi Reformasi Polri Tegaskan Militeristik Tak Cocok untuk Kepolisian, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD menilai bahwa kepolisian tidak tepat jika mengadopsi gaya militeristik dalam menjalankan tugasnya.

"Polri tidak tepat jika bergaya militeristik, karena orientasinya adalah pelayanan masyarakat,” ujar Mahfud dalam konferensi pers terkait rekomendasi KPRP di kawasan Dharmaswangsa, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Mahfud menyebut, tidak ada yang keliru dengan gaya militer. Namun, ia menekankan bahwa istilah militerisme berbeda dengan militeristik, terutama jika diterapkan di institusi kepolisian.

“Gaya militer itu salah atau tidak? Tidak. Tapi tidak tepat untuk Polri,” kata Mahfud.

Ia menerangkan, militer atau militerisme berkaitan dengan fungsi pertahanan negara, yang menuntut sistem komando ketat, disiplin tinggi, serta dalam kondisi tertentu bersifat represif.

“Pertahanan itu sifatnya komando yang ketat, harus taat perintah atasan dan dalam situasi tertentu bersifat represif,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Mahfud, Polri memiliki mandat berbeda, yakni mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat.

“Itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Ia kemudian mengilustrasikan perbedaan peran tersebut dengan analogi sederhana.

“Seperti saya, tidak boleh memakai baju polisi. Sama, polisi bergaya militer itu tidak cocok saja, bukan karena militernya jelek,” sambungnya.

Dalam konteks reformasi kepolisian, Mahfud menyebut KPRP mendorong Polri untuk menjadi institusi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Polisi harus menjadi protagonis, disenangi masyarakat, bersahabat, demokratis, dan transparan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar citra kepolisian tidak bergeser ke arah negatif di mata publik.

“Jangan sampai polisi berubah dari protagonis menjadi antagonis, karena sekarang banyak yang mulai dipersepsikan seperti itu,” Mahfud menandaskan.