Tarif Ratusan Juta di Balik Haji Nonprosedural

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 51 orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sepanjang bulan April hingga awal Mei 2026, digagal keberangkatannya saat ingin munaikan ibadah haji melalui jalur nonprosedural.

"Sejauh ini sudah enam kali dilakukan pencegahan dengan jumlah sekitar 51 orang yang berhasil kami amankan," kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Wisnu Wardana kepada awak media, Selasa (5/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, menunjukkan para calon jemaah harus mengeluarkan biaya Rp 200 juta hingga Rp 250 juta, dengan harapan dapat berangkat haji tanpa menggunakan visa resmi.

"Ini tentu sangat merugikan masyarakat. Kami mengimbau agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa prosedur resmi," ungkap Wisnu.

Dia mengingatkan, pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan Arab Saudi agar sistem pelayanan haji khususnya tahun ini semakin aman dan nyaman, sehingga masyarakat diminta mengikuti prosedur yang resmi.

"Ke depannya Polres Bandara Soekarno Hatta mengingatkan kerja sama dengan Imigrasi untuk pengawasan jemaah haji, dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah," jelas Wisnu.

Sementara, Kasatreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono mengungkapkan, upaya pencegahan keberangkatan haji non prosedural ini dilakukan setelah dilakukan pendalaman bersama pihak imigrasi.

Menurut dia, pada 2 Mei 2026, petugas mendapat informasi rencana keberangkatan 23 WNI melalui Terminal 3 internasional. Setelah dilakukan pendalaman bersama pihak imigrasi, keberangkatan tersebut berhasil digagalkan.

Dari keterangan saksi, kata Yandri, terungkap adanya peran ketua rombongan yang merekrut calon jemaah, mengatur perjalanan, hingga berupaya meloloskan mereka melalui proses check-in dan pemeriksaan imigrasi.

"Para jemaah bahkan telah dibekali dokumen seperti paspor, iqomah (izin tinggal), dan audah (izin keluar-masuk Arab Saudi), seolah-olah mereka adalah pekerja yang kembali dari cuti," kata dia.

Menurut Yandri, biaya yang dipungut dari jemaah mencapai Rp 220 juta per orang, dengan rincian untuk pengurusan dokumen, tiket perjalanan, hingga biaya koordinasi di bandara.

Polisi juga menemukan bahwa dari total 47 jemaah yang dikoordinasikan oleh seorang koordinator lapangan, sebanyak 7 orang sempat berhasil berangkat lebih dulu, sementara sisanya masih tertahan dan sebagian menginap di hotel sekitar bandara.

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno Hatta Galih P. Kartika Perdhana mengatakan, ada satu orang nekat mencoba terus untuk bisa berangkat.

"Jadi satu orang mencoba lebih dari satu kali," kata Galih.

Galih merinci, 12 orang dicegah pada 18 April, 1 orang pada 19 April, 6 orang pada 22 April, 23 orang pada 1 Mei 2026. Selanjutnya 6 orang di 3 Mei, dan 4 orang di 4 Mei 2026.