Pacu Pembangunan Jakarta, Pramono Siapkan Rp 5,87 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan Ibu Kota membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hal itu tercermin dalam tiga kerja sama strategis Bank Jakarta dengan BUMD dan perangkat daerah dengan potensi pembiayaan mencapai Rp 5,87 triliun.

"Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).

Sektor transportasi mencatatkan porsi pembiayaan terbesar senilai Rp 5,07 triliun melalui kerja sama Bank Jakarta dan PT Transportasi Jakarta selama tiga tahun untuk elektrifikasi armada.

Selain itu, Bank Jakarta mengalokasikan Rp 587 miliar bersama Dinas PRKP, Dinas PPKUKM, dan Jamkrida Jakarta untuk program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja informal.

Sementara di sektor infrastruktur, fasilitas kredit senilai Rp 220 miliar berjangka waktu 15 tahun disiapkan bagi PT MRT Jakarta untuk pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas.

Pramono menyebut, setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target yang terukur, dan tata kelola yang baik.

"Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Saefullah Hidayat mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah,” ujar dia.

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, sebanyak 15 kerja sama ditandatangani dengan cakupan sektor kesehatan, pembiayaan perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, serta transportasi publik.

“Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” kata Saefullah.