Pramono Anung Ungkap Tantangan yang Membuatnya Kian Bergairah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku semakin bersemangat ketika dihadapkan pada berbagai persoalan lama di ibu kota yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.

Hal tersebut disampaikan Pramono di hadapan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari Kementerian ATR/BPN di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6/2026).

"Dan memang seperti yang saya sampaikan berulang kali, sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dari pemerintah-pemerintah yang sebelumnya," kata Pramono.

Ia membeberkan bahwa sejauh ini di era kepemimpinannya, sejumlah pekerjaan rumah (PR) Jakarta satu-persatu sudah dituntaskan. Diantaranya, penataan Jalan HR Rasuna Said, infrastruktur terpadu JIS.

"Alhamdulillah sudah lebih baik, kemudian Rumah Sakit Sumber Waras segera akan kita mulai dan berbagai hal," ungkap Pramono.

Meski begitu, dia mengakui masih banyak persoalan lama di Jakarta yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut Pramono, berbagai masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Jakarta justru menjadi tantangan yang ingin dituntaskannya selama menjabat sebagai gubernur.

"Tetapi ternyata, Pak Wamen, ada aja di Jakarta ini yang sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan dan saya sudah menyampaikan pada institusi di Balai Kota, yang seperti itu membuat saya lebih bergairah," ujarnya.

Pramono menyampaikan pernyataan tersebut saat menyoroti pentingnya penataan dan pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, sertifikasi aset tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah.

Ia menjelaskan, Jakarta memiliki aset yang sangat besar sehingga banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset-aset tersebut. Kondisi itu kerap memunculkan berbagai persoalan, termasuk sengketa dan gugatan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.

"Bagi Pemerintah DKI Jakarta, sertifikasi bukan hanya bersifat administratif. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah karena di Jakarta ini ketertiban aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena asetnya itu banyak banget, yang berkepentingan juga banyak banget, yang mengganggu pasar juga banyak banget," kata Pramono.

Ia bahkan mengungkapkan masih terdapat aset yang persoalannya telah lama selesai, namun tetap menjadi objek gugatan.

"Bahkan yang sebelum kemerdekaan sudah selesai pun masih ada yang menggugat. Jadi memang itulah Jakarta. Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin apa, mencari peluang," tandasnya.