Liputan6.com, Jakarta - Tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan justru menjadi awal petaka bagi enam perempuan asal Bogor, Pemalang, dan Lampung.
Alih-alih datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan di Semarang, mereka justru dipaksa masuk ke bisnis prostitusi dengan sistem target yang mencekik.
Advertisement
Ironisnya, dua dari enam perempuan tersebut masih berusia 17 tahun. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Para korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai pemandu lagu oleh pelaku.
Bukannya memperoleh pekerjaan seperti yang dijanjikan, para korban justru dipaksa melayani pria hidung belang melalui aplikasi daring. Lebih kejam lagi, mereka dijanjikan uang Rp 5 juta, tetapi harus terlebih dahulu melayani pelanggan sebanyak 90 kali.
Praktik eksploitasi seksual tersebut dikendalikan seorang pria berinisial F (35), warga Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku terbongkar setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Satreskrim Polres Semarang melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya menggerebek lokasi pada Senin (16/11/2026). Dalam operasi tersebut, polisi menangkap F dan menyelamatkan enam perempuan yang diduga menjadi korban TPPO.
Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali mengungkapkan, para korban awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan di wilayah Semarang.
"Karena berasal dari daerah yang sama, mereka saling mengenal dan akhirnya berangkat bersama," ujar Gidion di Mapolres Semarang, Jumat (20/11/2026).
Di tengah perjalanan menuju Semarang, kata Gidion, para perempuan tersebut sempat mempertanyakan jenis pekerjaan yang akan mereka jalani.
"Pelaku kemudian meyakinkan mereka bahwa pekerjaan yang tersedia adalah sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan karaoke," terang Gidion.
Namun, kenyataan berubah setelah mereka tiba di Semarang. Pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Para korban justru diarahkan menjadi pekerja seks komersial (PSK) melalui layanan aplikasi daring.
Menurut Gidion, kondisi para korban semakin terjepit karena mereka tidak membawa uang untuk membiayai perjalanan pulang ke daerah masing-masing. Tanpa bekal dan tidak mengetahui harus meminta pertolongan kepada siapa, mereka akhirnya mengikuti arahan pelaku.
"Karena sudah terlanjur berangkat bersama dan tidak memegang uang sama sekali, para korban akhirnya tidak punya pilihan lain dan terpaksa mengikuti kemauan pelaku," ungkap Gidion.
Dalam menjalankan bisnis tersebut, F menerapkan sistem target transaksi kepada setiap korban. Mereka dijanjikan mendapatkan uang Rp 5 juta, tetapi pembayaran baru diberikan setelah masing-masing menyelesaikan 90 kali pelayanan kepada pelanggan.
"Pemesanan dilakukan melalui aplikasi daring. Setiap kali menerima pesanan, korban harus terlebih dahulu melapor kepada pelaku untuk mendapatkan arahan mengenai lokasi pelayanan," paparnya.
Pelaku juga mengawasi aktivitas para korban. Sementara itu, seluruh uang yang dibayarkan pelanggan wajib diserahkan kepadanya. Korban tidak diperbolehkan menikmati hasil transaksi sebelum memenuhi target yang telah ditentukan.
"Uang itu tidak akan diberikan apabila korban belum memenuhi target yang ditentukan pelaku. Jadi, di sini tidak hanya sekadar penempatan kerja, tetapi unsur eksploitasi terhadap korban sudah jelas dan nyata terjadi," tegas Gidion.
Enam perempuan yang berhasil diselamatkan masing-masing berinisial AKN (17), NA (17), AA (19), dan AS (21), warga Bogor. Dua korban lainnya, LA (18), berasal dari Pemalang, serta O (21), warga Tulang Bawang, Lampung.
Dari penggerebekan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik perdagangan orang. Barang bukti itu meliputi sebuah buku catatan rekap transaksi korban, dua sepeda motor Honda Beat berwarna putih dan merah, serta sembilan unit telepon genggam.
Atas perbuatannya, F dijerat Pasal 2 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat sepertiga karena dalam perkara ini terdapat korban yang masih berusia anak.
Korban Ditempatkan di Rumah Aman
Setelah diselamatkan polisi, keenam perempuan tersebut tidak langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Polisi berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
Pihak dinas terkait memastikan keselamatan dan pemulihan para korban. Mereka menjalani asesmen, pemeriksaan visum, serta pendampingan psikologis. Selama proses pemulihan, keenam korban ditempatkan di rumah aman (safe house).
Polisi juga telah berkomunikasi dengan orang tua maupun wali masing-masing korban untuk memfasilitasi proses pemulangan ke daerah asal.
Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widagdo mengatakan, penanganan perempuan dan anak korban TPPO membutuhkan koordinasi lintas instansi. Terlebih, dua korban dalam kasus tersebut masih berusia di bawah umur.
Menurut dia, pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban agar mereka dapat menjalani pemulihan sekaligus terhindar dari ancaman eksploitasi berulang.
"Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan," ujarnya.
Di sisi lain, Polres Semarang juga melakukan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Satreskrim telah menggelar sosialisasi mengenai bahaya TPPO di empat lokasi yang melibatkan 150 peserta.
Kegiatan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan.
Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur lowongan kerja yang menjanjikan penghasilan tanpa kejelasan. Calon pekerja diminta memastikan jenis pekerjaan, sistem pembayaran, lokasi kerja, serta identitas pihak yang merekrut sebelum memutuskan berangkat ke daerah lain.