Liputan6.com, Jakarta - Pengusutan dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap mereka pada Jumat (20/11/2026).
Keempat tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran mencapai Rp 15 miliar.
Advertisement
Tak tanggung-tanggung, hasil penyidikan sementara menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 6.744.764.246,90 atau sekitar Rp 6,7 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Rita Susanti mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
"Hari ini kami menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka langsung dilakukan penahanan," kata Rita Susanti, Jumat (20/11/2026).
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
Rita menjelaskan, proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 14,9 miliar dan dikerjakan CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan telah memeriksa 28 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek.
Dugaan Proyek Jalan Bermasalah
Dari hasil penyidikan, kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan pada dua tahapan pekerjaan, yakni proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
"Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik jalan di lapangan," ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan proyek yang menelan anggaran belasan miliar rupiah tersebut.
Keempat tersangka kemudian ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka kini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Lampung Tengah.
"Penanganan perkara ini kami lakukan secara profesional, cermat, dan akuntabel. Setiap langkah penegakan hukum didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," tegas Rita.
Jalan Baru Sudah Retak dan Patah
Kasus itu menjadi sorotan karena kondisi sejumlah ruas jalan di Lampung Tengah yang baru selesai dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan.
Bahkan, pada beberapa bagian jalan ditemukan kondisi aspal retak hingga patah. Ironisnya, kerusakan tersebut tampak ditutupi menggunakan terpal.
Kondisi itu menambah perhatian terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat setelah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Rita menegaskan, penegakan hukum dalam perkara tersebut bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar praktik korupsi tidak kembali terjadi.
"Penegakan hukum bukan semata-mata tentang penindakan, tetapi juga upaya mencegah korupsi dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Melalui pengusutan perkara ini, Kejari Lampung Tengah berharap pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lebih baik dan merata.
"Terlebih, kualitas jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah," tandasnya.