Liputan6.com, Jakarta - DPR berkomitmen segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan sistem peradilan pidana anak.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pembenahan regulasi diperlukan karena penanganan kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan.
Advertisement
Dasco menyoroti laporan perundungan yang kerap berpindah dari satu meja ke meja lain. Sementara proses penanganan berlangsung, anak yang menjadi korban masih harus menghadapi ancaman.
Hal itu disampaikan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia bertema “Bersama Melawan Kekerasan Anak” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak,” kata Dasco.
Menurut Dasco, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi anak dari kekerasan. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan penanganan kasus di lapangan.
“Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP Tunas,” ujarnya.
“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat. Perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja sementara anak terus menanggung ancaman, dan itu yang kita harus perbaiki,” sambungnya.
Dasco menegaskan, pembenahan perlindungan anak harus dibarengi dengan percepatan penanganan perkara. Ia meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan kasus perundungan yang mengandung unsur pidana berlarut-larut.
Desakan tersebut ditujukan kepada kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan agar perkara yang melibatkan anak dapat ditangani lebih cepat.
“Dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, setiap pelanggaran terhadap perundungan anak dan kemudian ada pidananya harus segera ditindaklanjuti dan kita minta kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk kemudian tidak lagi menunda-nunda waktu,” tegasnya.
Menurut Dasco, percepatan proses hukum diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus membantu pemulihan anak yang menjadi korban perundungan.
Ia mengingatkan bahwa dampak perundungan tidak berhenti ketika anak meninggalkan sekolah. Perundungan kini juga terjadi melalui media sosial sehingga korban dapat terus menghadapi serangan meski sudah berada di rumah.
“Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali,” katanya.
“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” lanjutnya.
Penguatan Anggaran
Selain menyiapkan langkah revisi regulasi, Dasco menyatakan DPR siap mendukung penguatan anggaran kepolisian untuk meningkatkan perlindungan anak.
Dukungan tersebut mencakup rencana pembentukan direktorat perlindungan anak di tingkat Polda dan Polres, bahkan kemungkinan hingga Polsek.
“Dan kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap polda, di setiap polres, bahkan mungkin di polsek-polsek,” ungkapnya.
Dasco bahkan menyatakan siap memperjuangkan tambahan anggaran tersebut hingga kepada Presiden.
“Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini,” ujarnya.
Dasco menegaskan, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun kampanye. Negara harus memastikan anak yang mengalami kekerasan benar-benar mendapatkan pertolongan.
“ADK movement hari ini temanya adalah ‘Bersama Melawan Kekerasan Anak’. Harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk. Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong,” tandasnya.