Pengusaha Dorong Penetapan UMP 2027 Berbasis Data Ekonomi

Produktivitas tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan karakteristik daerah menjadi pertimbangan dalam penghitungan UMP 2027.

oleh Luqman RimadiDiterbitkan 19 November 2026, 06:06 WIB
Ilustrasi uang rupiah. (Photo by Mufid Majnun on Unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan, penghitungan upah minimum perlu memperhatikan hubungan antara produktivitas pekerja dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

“Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan,” ujar Bob di Jakarta.

Menurut dia, penetapan UMP perlu didasarkan pada kondisi perekonomian secara menyeluruh. Dengan begitu, kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Bob juga menyoroti pentingnya memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang relatif serupa, menurut dia, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Pandangan APINDO tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu menempatkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebutuhan hidup layak sebagai indikator dalam penetapan upah minimum.

 

Mengacu Undang-Undang Terbaru

Data ekonomi dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam penghitungan upah minimum juga bersumber dari lembaga pemerintah yang membidangi statistik. Penggunaan data resmi diharapkan membuat proses penetapan upah lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pembahasan UMP 2027 mengacu pada undang-undang terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Yassierli.

Pembahasan UMP 2027 pun menjadi perhatian karena pemerintah perlu memperhitungkan berbagai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya